NOTIFNEWS – Ketua DPRD Tarakan sekaligus Ketua DPC Gerindra Tarakan, Muhammad Yunus, menegaskan komitmennya memperkuat sinkronisasi program pembangunan daerah melalui penyerapan aspirasi langsung di masyarakat. Hal ini disampaikannya saat menggelar reses masa persidangan I Tahun 2025/2026 di Kelurahan Selumit, Minggu (16/10/2025), yang dihadiri ratusan warga dari berbagai RT.
Melalui dialog terbuka tersebut, warga menyampaikan sejumlah persoalan mulai dari pembangunan infrastruktur lingkungan, pengelolaan dana RT, penanganan sampah, hingga belum maksimalnya fungsi Koperasi Merah Putih (KPM). Menurut Yunus, masukan ini sangat penting sebagai gambaran kebutuhan riil masyarakat yang harus diselaraskan dengan perencanaan daerah.
“Reses kali ini berjalan lancar dan penuh antusiasme. Beberapa aspirasi seperti dana RT dan pembangunan drainase akan menjadi bahan evaluasi, terutama karena masih ditemukan ketidaksesuaian antara usulan dan realisasi anggaran,” ujarnya.
Yunus mencontohkan, salah satu keluhan warga adalah usulan drainase sepanjang 150 meter, namun anggaran yang turun hanya cukup untuk beberapa meter saja. Ketidaksesuaian ini disebutnya harus diperbaiki agar pembangunan lingkungan tidak berhenti di tengah jalan.
“Kalau kemampuan anggaran hanya Rp 50 juta, berarti perencanaan harus realistis. Jangan sampai masyarakat mengusulkan panjang ratusan meter, tapi anggaran yang turun tidak memadai. Ini yang akan kami evaluasi,” tegasnya.
Selain terkait infrastruktur, warga juga menyampaikan usulan tentang RPJM yang ingin dikelola langsung oleh masyarakat. Namun Yunus menjelaskan bahwa pelaksanaannya harus mengikuti regulasi agar tidak menimbulkan polemik baru.
Tak hanya itu, aktivitas Koperasi Merah Putih (KPM) juga mendapat perhatian. Warga menilai fungsinya belum optimal dalam mendukung kebutuhan masyarakat. Terkait hal ini, Yunus berencana menggelar Rapat Dengar Pendapat (RDP) untuk mencari solusi dan memastikan koperasi dapat menjalankan perannya secara efektif.
“Ada juga laporan mengenai pasar murah yang disebut berada di bawah harga koperasi. Itu akan kami kaji dahulu regulasinya, apakah kegiatan tersebut mendapat dukungan pemerintah atau tidak. Hal ini penting agar aktivitas koperasi tidak terganggu,” jelasnya.
Yunus menutup kegiatan dengan menegaskan bahwa reses merupakan instrumen penting bagi DPRD untuk melihat langsung kebutuhan di lapangan. Ia memastikan setiap aspirasi akan menjadi acuan dalam pengawasan dan penyusunan kebijakan pembangunan, sehingga program yang berjalan lebih efektif dan merata. (VVP)
