NOTIFNEWS – Bank Indonesia Perwakilan Kalimantan Utara menargetkan seluruh agen tiket pelabuhan di wilayah Kaltara telah menerapkan sistem pembayaran digital pada 2026. Kebijakan ini menjadi bagian dari percepatan transformasi transaksi non tunai melalui QRIS yang saat ini mulai diterapkan secara bertahap di sejumlah pelabuhan, salah satunya Pelabuhan Tengkayu I Tarakan.
Program bertajuk Pelabuhan Siap QRIS sebelumnya telah diresmikan di Pelabuhan Tengkayu I Tarakan pada Desember 2025 lalu. Selanjutnya, BI Kaltara memastikan implementasi serupa akan diperluas ke pelabuhan-pelabuhan lainnya di Kalimantan Utara.
Kepala Kantor Perwakilan Bank Indonesia Provinsi Kaltara, Hasiando Ginsar Manik, mengatakan kehadiran QRIS di pelabuhan bertujuan menghadirkan alternatif pembayaran yang lebih modern, cepat, dan transparan bagi masyarakat.
“Tujuan kita adalah menghadirkan alternatif pembayaran secara digital. Ini harus sudah dilakukan di provinsi kita, sama halnya dengan provinsi lain yang karakteristik daerahnya serupa, seperti Kepulauan Riau yang sudah lebih dulu maju digitalisasi pelabuhannya,” ungkap Hasiando saat pertemuan bersama awak media di Hotel Tarakan Plaza, Jumat (30/1/2026).
Hasiando menjelaskan, saat ini terdapat lima pelabuhan utama di Kalimantan Utara yang menjadi fokus implementasi pembayaran tiket speedboat menggunakan QRIS. Perluasan transaksi digital tersebut ditargetkan rampung sebelum memasuki semester II 2026.
Dalam waktu dekat, BI Kaltara menargetkan Pelabuhan Kayan II Bulungan dan Pelabuhan Speedboat Malinau mulai menerapkan QRIS pada Februari 2026. Selanjutnya Pelabuhan Liem Hie Djung Nunukan ditargetkan pada Maret 2026, disusul Pelabuhan Keramat Tarakan pada April 2026.
“Sebelum semester dua tahun ini, seluruh pelabuhan di lima kabupaten kota tersebut sudah memiliki alternatif pembayaran nontunai. Kami ingin memastikan masyarakat memiliki opsi, baik tunai maupun QRIS,” jelasnya.
Guna merealisasikan target tersebut, BI Kaltara akan memperkuat kegiatan sosialisasi melalui pemasangan alat informasi serta spanduk di titik-titik strategis pelabuhan, sekaligus memberikan edukasi kepada agen tiket dan masyarakat pengguna jasa transportasi laut.
Lebih lanjut, Hasiando menegaskan digitalisasi transaksi ini tidak dimaksudkan untuk menghapus pembayaran tunai, melainkan memberikan pilihan yang lebih nyaman bagi masyarakat.
“Digitalisasi ini bukan berarti menghapus tunai, tapi memberikan pilihan yang lebih nyaman. Kami akan terus memonitor agar layanan ini tetap terjaga kualitasnya di setiap pelabuhan,” pungkasnya. (VP)
