NOTIFNEWS – Komisi II DPRD Kota Tarakan menggelar Rapat Dengar Pendapat (RDP) terkait evaluasi sekolah yang belum terintegrasi dalam Program Makan Bergizi Gratis (MBG). Rapat tersebut dihadiri pimpinan dan anggota Komisi II DPRD Tarakan, Dinas Pendidikan Kota Tarakan, Dinas Kesehatan Tarakan, serta Koordinator Wilayah (Korwil) Pengawas SPPG Tarakan.
Ketua Komisi II DPRD Tarakan, Simon Patino, menyampaikan hasil pertemuan menghasilkan tiga kesimpulan utama sebagai langkah percepatan integrasi program MBG di seluruh sekolah.
“Pertama, saya minta Dinas Pendidikan menyiapkan data SD dan SMP mana saja yang sampai hari ini belum menerima program MBG. Kedua, dari Korwil SPPG saya minta data dapur yang sudah ditunjuk tetapi belum beroperasi. Ketiga, besok kami akan melakukan uji petik di beberapa sekolah,” ujar Simon.
Menurutnya, pengawasan yang dilakukan DPRD merupakan bagian dari komitmen memastikan seluruh siswa di Tarakan memperoleh hak yang sama atas program MBG. Ia mengakui masih terdapat sejumlah sekolah yang belum terlayani.
“Kita akui masih ada yang terlewat. Ternyata sampai hari ini masih ada beberapa sekolah yang belum dilayani MBG,” katanya.
Dalam RDP terungkap bahwa dapur SPPG yang belum beroperasi mayoritas merupakan mitra swasta. DPRD meminta kejelasan kendala yang menyebabkan operasional belum berjalan.
“Nanti setelah datanya ada, kami akan panggil calon mitra tersebut. Kita ingin tahu apa masalahnya, apakah terkait kesiapan, kemampuan operasional, atau kendala teknis lainnya,” tegas Simon.
Untuk wilayah pesisir, seperti Sumit Pantai, Karanganyar Pantai, Pasir Putih, hingga Pantai Amal dan Tarakan Timur, integrasi MBG disebut belum sepenuhnya tuntas. Salah satu kendala yang disampaikan adalah belum tersedianya dapur yang lokasinya dekat dengan sekolah, seperti di SD 028.
“Sampai hari ini masih menunggu calon dapur yang belum beroperasi. Kepastiannya memang belum ada, sehingga ini yang harus kita kejar,” ujarnya.
Selain persoalan dapur, ketersediaan tenaga ahli gizi juga menjadi perhatian. Simon menegaskan aspek ini krusial dalam pelaksanaan MBG agar standar gizi tetap terjaga.
“Kalau kendalanya ahli gizi, kita harus tahu apakah memang belum tersedia atau belum disiapkan. Jangan sampai anak-anak kita menunggu, sementara persoalan teknis tidak segera dituntaskan,” katanya.
Komisi II juga menyoroti perlunya sinkronisasi antara SPPG dan Dinas Pendidikan, terutama menjelang bulan Ramadan. Hingga kini, formulasi teknis pelaksanaan MBG saat Ramadan masih menunggu arahan pusat.
“Saya minta koordinasi diperkuat agar saat Ramadan program tetap berjalan lancar. Sampai hari ini belum ada perubahan kebijakan dari pusat, tetapi teknisnya masih menunggu kejelasan,” jelas Simon.
Sebagai tindak lanjut, Komisi II DPRD Tarakan akan melakukan uji petik di SMPN 1 dan sejumlah sekolah lainnya guna memastikan distribusi dan kualitas MBG berjalan sesuai ketentuan.
DPRD menegaskan evaluasi ini bukan sekadar formalitas, melainkan upaya konkret agar seluruh sekolah termasuk di wilayah pesisir segera terintegrasi penuh dalam Program Makan Bergizi Gratis. Dengan pendataan yang akurat, kejelasan operasional dapur, serta kesiapan tenaga ahli, diharapkan tidak ada lagi siswa yang belum tersentuh program strategis tersebut. (VP)
