NOTIFNEWS – Pembangunan Pusat Pemerintahan (Puspem) di kawasan Tarakan Utara mulai dipersiapkan sebagai langkah strategis Pemerintah Kota Tarakan untuk mendorong pemerataan pembangunan sekaligus membuka pusat pertumbuhan ekonomi baru di wilayah utara kota.
Ketua Komisi II DPRD Kota Tarakan, Simon Patino, mengatakan pembangunan kawasan pemerintahan terpadu tersebut telah masuk dalam rencana prioritas pemerintah daerah untuk lima tahun ke depan dengan total anggaran sekitar Rp284 miliar.
Menurutnya, pembangunan Puspem bukan hanya berorientasi pada pemindahan aktivitas pemerintahan, tetapi juga diarahkan untuk mengurangi ketimpangan pembangunan yang selama ini masih terpusat di wilayah perkotaan.
“Wilayah utara memiliki potensi pengembangan yang cukup besar. Karena itu pemerintah ingin membuka pusat pertumbuhan baru agar pembangunan tidak hanya terfokus di tengah kota,” ujarnya.
Ia menjelaskan, DPRD secara kelembagaan telah memberikan persetujuan terhadap rencana penganggaran proyek tersebut setelah melalui pembahasan bersama pemerintah daerah.
Persetujuan diberikan dengan mempertimbangkan kemampuan keuangan daerah, skema pembiayaan bertahap, serta dampak jangka panjang terhadap perkembangan wilayah.
Simon menegaskan, pembangunan Puspem merupakan bagian dari program prioritas kepala daerah yang sebelumnya telah disampaikan kepada masyarakat sebagai agenda pembangunan jangka panjang.
Menurutnya, DPRD pada prinsipnya mendukung program pemerintah daerah selama memiliki dasar perencanaan yang jelas dan rasional dari sisi penganggaran.
“Ini adalah programnya Pak Wali Kota dan Wakil Wali Kota, dan itu juga janji politik. Kami dari DPR, untuk penganggarannya, kalau disampaikan secara rasional, masuk dan kita akan menyetujui,” tegasnya.
Ia menambahkan, pembangunan akan dilakukan melalui skema multiyears agar pembiayaan tetap terukur dan tidak membebani APBD dalam satu tahun anggaran.
“Pembangunan dilakukan bertahap dan sudah melalui perhitungan bersama. Jadi tidak mengganggu program prioritas lainnya,” katanya.
Selain mendorong pemerataan pembangunan, proyek tersebut juga diyakini akan memberi dampak ekonomi melalui peningkatan aktivitas konstruksi, kebutuhan material, hingga penyerapan tenaga kerja lokal.
Dalam jangka pendek, aktivitas pembangunan diperkirakan akan meningkatkan perputaran ekonomi masyarakat melalui kebutuhan logistik dan jasa penunjang proyek.
Sementara dalam jangka panjang, keberadaan pusat pemerintahan di Tarakan Utara diproyeksikan memicu pertumbuhan sektor perdagangan, jasa, perumahan, hingga usaha mikro kecil dan menengah (UMKM).
“Kalau aktivitas pemerintahan mulai berjalan di sana, tentu kebutuhan ekonomi ikut tumbuh. Ini menjadi peluang bagi masyarakat,” tambahnya.
Simon juga memastikan pembangunan Puspem tidak akan mengganggu program pelayanan publik lainnya, karena pemerintah daerah bersama DPRD telah melakukan penghitungan terhadap kemampuan fiskal daerah.
“Program lain tetap berjalan. Jadi pembangunan ini disesuaikan dengan kemampuan anggaran daerah,” jelasnya.
Meski demikian, ia menilai pusat perekonomian Kota Tarakan tidak akan langsung bergeser dalam waktu singkat karena perkembangan kawasan membutuhkan proses bertahap.
Menurutnya, perubahan pusat aktivitas ekonomi akan mengikuti perkembangan infrastruktur dan meningkatnya mobilitas masyarakat di kawasan baru tersebut.
“Perubahan pusat pertumbuhan itu mengikuti perkembangan wilayah. Tidak langsung berpindah begitu saja,” pungkasnya. (*)
