NOTIFNEWS – Program Mangroves for Coastal Resilience (M4CR) di Kalimantan Utara masih harus merehabilitasi sekitar 3.100 hektare mangrove untuk memenuhi target 14.000 hektare hingga 2027. Hingga November 2026, realisasi program tersebut telah mencapai sekitar 10.900 hektare atau 77,9 persen dari target.
PPIU Manager M4CR Kalimantan Utara Tahun 2026, Akhmad Ashar Sarif, mengatakan kegiatan rehabilitasi masih berlanjut melalui penyusunan rencana kerja untuk tahap berikutnya. Program ini juga menyiapkan tambahan luasan yang akan mendukung pencapaian target.
“Dari target sekitar 14.000 hektare untuk periode 2024 sampai 2027, saat ini realisasinya sudah mencapai sekitar 10.900 hektare,” ujar Akhmad dalam Media Gathering M4CR Provinsi Kalimantan Utara Tahun 2026 di Tarakan, Senin (2/11/2026).
Untuk tahap selanjutnya, M4CR telah menyiapkan rencana rehabilitasi seluas 800 hektare. Selain itu, terdapat rencana dukungan tambahan sekitar 370 hektare. Dengan demikian, total luasan yang disiapkan untuk kegiatan berikutnya mencapai sekitar 1.170 hektare.
“Ke depan masih ada penyusunan rencana kerja. Saat ini sudah disiapkan sekitar 800 hektare dan rencananya akan mendapat dukungan tambahan 370 hektare. Jadi totalnya sekitar 1.100 hektare lebih,” jelasnya.
Berdasarkan capaian saat ini, masih terdapat sekitar 3.100 hektare dari target rehabilitasi yang belum terealisasi. Rencana tambahan 1.170 hektare tersebut menjadi bagian dari tahapan lanjutan program, meskipun pelaksanaannya masih perlu dituntaskan sesuai rencana kerja.
Selain mengejar target luasan, M4CR juga mendorong penerapan silvofishery atau pengelolaan tambak yang terintegrasi dengan ekosistem mangrove. Pendekatan ini menggabungkan kegiatan budidaya perikanan dengan upaya mempertahankan fungsi ekologis mangrove.
Namun, dampak penerapan silvofishery terhadap lingkungan dan kondisi sosial ekonomi masyarakat masih membutuhkan penelitian lebih lanjut. Akhmad menyebut informasi yang tersedia saat ini sebagian besar berasal dari pengalaman kelompok masyarakat di daerah.
“Untuk silvofishery, memang masih perlu dilakukan riset lebih lanjut untuk melihat hasil nyatanya. Saat ini informasi mengenai dampaknya masih berdasarkan pengalaman kelompok-kelompok di daerah. Jadi, hal itu perlu dikonfirmasi lagi melalui penelitian,” katanya.
Menurut Akhmad, kajian lanjutan diperlukan untuk mengetahui manfaat penerapan silvofishery secara lebih terukur, baik dari sisi lingkungan maupun sosial ekonomi masyarakat.
“Kami ingin melihat hasil nyatanya, baik dari aspek lingkungan maupun sosial ekonomi masyarakat, sehingga penerapannya bisa dinilai berdasarkan kajian yang lebih jelas,” tegasnya.
