NOTIFNEWS – Kuasa hukum RS melaporkan dugaan penggelapan, penipuan, dan percobaan pemalsuan dokumen ke kepolisian terkait penggunaan rumah harta bersama sebagai jaminan kredit sekitar Rp1 miliar. Rumah di Jalan Slamet Riyadi, Tarakan, tersebut diduga diagunkan tanpa persetujuan RS selaku mantan istri, meski pembagian harta bersama setelah perceraian belum diputuskan pengadilan.
Kuasa hukum RS, Ega Surya Pradana dan Goklas Hasudungan Tambun, mengatakan laporan tersebut memuat tiga dugaan tindak pidana yang berkaitan dengan penggunaan rumah dan dokumen kepemilikannya.
“Ada tiga materi yang kami laporkan, yakni dugaan penggelapan, penipuan, dan percobaan pemalsuan dokumen,” ungkap kuasa hukum.
Ega menjelaskan, rumah dengan luas tanah 608 meter persegi itu masih berstatus harta bersama setelah kedua pihak bercerai pada 2024. Hingga kini, menurutnya, belum ada putusan pengadilan yang menetapkan pembagian aset tersebut sehingga kedua pihak masih memiliki hak atas rumah itu.
Persoalan tersebut terungkap setelah kuasa hukum menelusuri informasi penggunaan rumah sebagai agunan. Dari hasil pengecekan ke pihak bank, mereka memperoleh informasi bahwa kredit sekitar Rp1 miliar telah dicairkan.
“Kami sudah melakukan pengecekan ke bank dan ternyata kreditnya sudah cair senilai Rp1 miliar. Kami mempertanyakan bagaimana kredit itu bisa dicairkan, sementara rumah tersebut masih berstatus harta bersama dan belum ada putusan pengadilan mengenai pembagiannya,” jelas Ega.
Menurut kuasa hukum, pengajuan kredit dengan menggunakan rumah tersebut sebagai jaminan sebenarnya pernah dilakukan melalui Bank BNI. Namun, proses pertama tidak berlanjut setelah RS mengetahui kedatangan petugas bank yang hendak melakukan penilaian atau appraisal terhadap rumah.
Saat itu, RS mempertanyakan kedatangan petugas karena tidak mengetahui adanya pengajuan kredit. Setelah terjadi keributan, proses pengajuan melalui bank tersebut akhirnya tidak diteruskan.
Pada pengajuan berikutnya, kuasa hukum menduga proses appraisal berlangsung tanpa sepengetahuan RS. Mereka menyebut pihak yang mengajukan kredit masuk ke rumah ketika anak RS pulang sekolah dan pintu rumah terbuka. Petugas bank kemudian melakukan penilaian serta mengambil foto objek yang akan dijadikan agunan.
“Pada saat appraisal, pihak terlapor masuk ke rumah tersebut tanpa persetujuan. Sebenarnya pihak terlapor tidak mempunyai akses masuk ke rumah. Namun, saat anak RS pulang sekolah, pintu rumah terbuka sehingga pihak bank bisa masuk untuk melakukan penilaian,” beber Ega.
Proses penilaian tersebut disebut berlangsung pada 5 Mei. Setelah memperoleh informasi mengenai pengajuan kredit, kuasa hukum melakukan pengecekan ke bank dan mendapatkan keterangan bahwa pinjaman sekitar Rp1 miliar telah dicairkan.
Goklas menambahkan, berdasarkan informasi yang mereka peroleh, dana pencairan diduga mengarah ke rekening seseorang bernama Syahrul. Namun, pihaknya belum dapat memastikan siapa yang menerima maupun menggunakan seluruh dana tersebut.
“Informasi yang kami dapat, pencairannya mengarah ke rekening Syahrul. Tetapi, kami belum bisa memastikan secara langsung siapa yang menerima dan menggunakan seluruh dana tersebut. Itu juga menjadi bagian yang kami harapkan bisa ditelusuri dalam penyidikan,” ujarnya.
Kuasa hukum juga memperoleh informasi mengenai utang sekitar Rp500 juta yang dikaitkan dengan Syahrul. Namun, hubungan utang tersebut dengan pencairan kredit Rp1 miliar masih perlu ditelusuri lebih lanjut.
Selain mempersoalkan pencairan kredit, kuasa hukum menemukan kejanggalan dalam proses administrasi sertifikat. Saat mendatangi kantor notaris yang menangani dokumen pengajuan kredit, mereka memperoleh informasi bahwa proses balik nama belum disetujui karena masih membutuhkan tanda tangan RS.
Dalam proses administrasi tersebut, seseorang yang diduga mengaku sebagai RS datang untuk mengurus dokumen. Notaris kemudian meminta pencocokan tanda tangan dengan identitas pada KTP. Namun, terdapat perbedaan pada tarikan tanda tangan dan orang tersebut tidak dapat menunjukkan KTP asli.
“Tanda tangannya memang mirip, tetapi tarikannya berbeda. Ketika diminta menunjukkan KTP asli, orang tersebut tidak bisa memperlihatkannya. Akhirnya notaris ragu untuk melanjutkan proses balik nama,” katanya.
Peristiwa tersebut menjadi salah satu dasar dugaan percobaan pemalsuan dokumen yang dilaporkan kuasa hukum. Mereka juga menemukan perbedaan bentuk sertifikat yang digunakan dalam proses pengajuan kredit. Dokumen yang disebut digunakan pihak bank berupa sertifikat elektronik, sedangkan RS memegang sertifikat berbentuk buku dengan catatan riwayat roya di bagian belakang.
Dokumen sertifikat tersebut kemudian diserahkan kepada penyidik bersama buku nikah, akta perkawinan, dan putusan perceraian. Berkas itu dimaksudkan untuk memperkuat keterangan mengenai status rumah sebagai harta bersama serta riwayat kepemilikannya.
Persoalan rumah tersebut sebelumnya juga pernah dibahas dalam sidang adat yang melibatkan majelis adat dan KMA. Berdasarkan keputusan sidang adat yang disampaikan kuasa hukum, rumah yang menjadi objek perselisihan diarahkan untuk diserahkan kepada RS. Namun, upaya perdamaian antara kedua pihak tidak berlanjut.
Kuasa hukum mengkhawatirkan penggunaan rumah sebagai agunan kredit tanpa persetujuan RS dapat berdampak pada tempat tinggal keluarga tersebut apabila pinjaman mengalami kemacetan. RS dan anak-anaknya masih berkaitan dengan rumah yang menjadi objek perselisihan.
“Jangan sampai kemudian dia dan anak-anaknya justru kehilangan tempat tinggal, padahal rumah tersebut masih berkaitan dengan haknya sebagai harta bersama,” tegasnya.
Pihak bank juga dimasukkan dalam materi laporan agar penyidik dapat menelusuri proses administrasi, penggunaan dokumen, hingga tahapan pencairan kredit. Kuasa hukum berharap seluruh pihak terkait diperiksa untuk memastikan ada atau tidaknya pelanggaran dalam proses tersebut.
“Kami menyerahkan semuanya kepada penyidik untuk ditelusuri. Kalau memang ditemukan ada administrasi yang menyalahi atau dokumen yang disalahgunakan, tentu harus diketahui siapa yang bertanggung jawab. Kami ingin persoalan ini diperiksa berdasarkan bukti dan proses hukum yang berlaku,” pungkasnya.
