NOTIFNEWS – Penonaktifan sementara 11 dapur Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) di Kota Tarakan menjadi perhatian serius DPRD. Kondisi ini dinilai berdampak langsung terhadap distribusi makanan bergizi bagi ribuan anak sekolah, khususnya di wilayah pesisir.
Ketua Komisi II DPRD Tarakan, Simon Patino, menegaskan bahwa persoalan tersebut harus segera ditangani agar program pemenuhan gizi tetap berjalan optimal. Ia menilai, penghentian operasional dapur justru memperparah kondisi pemenuhan gizi yang sebelumnya belum merata.
“Penonaktifan dapur ini tentu sangat kami sesalkan, karena yang paling terdampak adalah anak-anak. Terlebih di wilayah pesisir, yang sebelumnya saja belum sepenuhnya terlayani,” ujarnya.
Ia menjelaskan, kendala utama yang dihadapi berkaitan dengan belum adanya kejelasan standar teknis Instalasi Pengolahan Air Limbah (IPAL) yang menjadi syarat operasional dapur. Di satu sisi, Dinas Lingkungan Hidup memiliki acuan tersendiri, sementara di sisi lain standar dari Badan Gizi Nasional (BGN) belum sepenuhnya terdefinisi secara jelas.
Kondisi tersebut membuat sejumlah dapur SPPG tidak dapat beroperasi, sehingga distribusi makanan bergizi kepada siswa ikut terhambat. DPRD menilai perbedaan acuan ini harus segera diselaraskan agar tidak terus mengganggu pelaksanaan program di lapangan.
Simon menekankan pentingnya kejelasan regulasi dan koordinasi antar pihak agar permasalahan teknis dapat segera diselesaikan. Menurutnya, fokus utama saat ini adalah memastikan seluruh dapur dapat kembali beroperasi sehingga kebutuhan gizi anak-anak tetap terpenuhi.
“Kami ingin semua persoalan ini segera jelas dan dituntaskan. Yang paling utama, kebutuhan gizi anak-anak tidak boleh terganggu,” tegasnya.
DPRD Tarakan melalui Komisi II juga memastikan akan terus melakukan koordinasi dengan pihak terkait, termasuk koordinator wilayah SPPG dan Dinas Lingkungan Hidup, guna mencari solusi konkret atas permasalahan tersebut.
Upaya percepatan penyelesaian dinilai menjadi langkah krusial agar layanan pemenuhan gizi bagi siswa tidak terganggu dalam jangka panjang. DPRD berharap seluruh kendala dapat segera diatasi sehingga program ini kembali berjalan normal dan memberikan manfaat secara merata.
Selain itu, DPRD juga menekankan bahwa keberhasilan program ini sangat bergantung pada sinergi antar instansi, baik di tingkat pusat maupun daerah, terutama dalam penyusunan standar teknis yang jelas dan implementatif.
Dengan adanya kejelasan aturan dan koordinasi yang lebih kuat, diharapkan operasional dapur SPPG di Tarakan dapat segera pulih, sehingga pemenuhan gizi bagi anak-anak sebagai generasi penerus tetap terjaga dengan baik.(*)
