NOTIFNEWS – Dalam lawatannya ke provinsi Kalimantan Utara (Kaltara), rombongan Komisi V DPR RI melaksakan sejumlah agenda khususnya untuk membahas pembangunan di Kaltara.
Kunjungan yang dilakukan Komisi V DPR RI ke Kaltara juga sebagai bukti nyata dan komitmen pemerintah pusat untuk pemerataan pembangunan di wilayah perbatasan khususnya di provinsi ke-34 ini.
Kunjungan kerja selama dua hari pada 27 – 28 Oktober 2025 dilaksanakan beberapa agenda pertama rapat rapat koordinasi bersama Pemerintah Provinsi Kaltara, Pemerintah Kota Tarakan, dan kunjungan lapangan untuk meninjau sejumlah infrastruktur.
Wakil Ketua Komisi V DPR RI, Syaiful Huda mengatakan, bahwa lawatan bagian dari komitmen DPR RI untuk pemerataan pembangunan. Mengingat Kaltara merupakan beranda depan Indonesia yang berbatasan langsung dengan Malaysia.
“Kami ingin infrastrukturnya tuntas. Pemerintah pusat masih punya PR untuk memastikan percepatan pembangunan di Kaltara,” katanya.
Adapun terkait jembatan Binuang di Nunukan dan peningkatan jalan Malinau–Krayan, Ia menilai harus menjadi prioritas nasional.
Komisi V DPR RI mendorong agar anggaran proyek senilai sekitar Rp200 miliar untuk jalan Malinau–Krayan dan Rp68 miliar untuk Jembatan Binuang dapat dituntaskan dalam satu tahun anggaran, yakni pada 2026.
“Kalau anggarannya bisa dialokasikan penuh tahun 2026, teman-teman dari Kementerian PUPR menyanggupi untuk menuntaskan pekerjaan itu di tahun yang sama. Artinya, tidak perlu menunggu sampai multi-years 2027,” jelasnya.
Lantas, Syaiful juga menyoroti stagnasi partisipasi APBN dalam pembangunan Kaltara beberapa tahun terakhir. Ia berharap, progres ke depan dapat menebus ketertinggalan itu dengan langkah nyata, terutama di sektor transportasi dan konektivitas.
Komisi V DPR RI juga sedang mengawal skema baru pembiayaan dari Kemenkeu, dimana dana proyek bisa langsung ditransfer ke provinsi untuk mempercepat eksekusi.
Sementara itu, Gubernur Kaltara Zainal Arifin Paliwang, yang mendampingi langsung rombongan Komisi V DPR RI, memberikan apresiasi atas kedatangan rombongan Komisi V.
Zainal A Paliwang menyebut kunjungan langsung ini adalah bukti nyata dukungan dari pusat untuk Kaltara. Ia pun secara khusus menekankan penuntasan Jembatan Binuang senilai Rp68 miliar yang diharapkan rampung pada akhir 2026.
“Masa sih negara sebesar ini tidak bisa menuntaskan proyek senilai Rp68 miliar? Saya berharap di akhir tahun 2026 Jembatan Binuang sudah tuntas, sehingga masyarakat Krayan tidak lagi bergantung pada pasokan sembako dari Malaysia,” jelas Zainal.
Selain itu, dua paket pekerjaan peningkatan jalan Malinau–Krayan senilai total Rp200 miliar ditargetkan sudah fungsional pada akhir tahun ini. Proyek ini disebut kunci utama untuk membuka isolasi daerah pedalaman.
“Kaltara ini seharusnya menjadi perhatian khusus karena posisinya strategis sebagai etalase Indonesia di utara. Dukungan pusat, terutama melalui Komisi V dan kementerian terkait, sangat kami harapkan agar pembangunan di sini bisa berjalan cepat dan berkelanjutan,” tukasnya.(*)
