NOTIFNEWS – Panitia Khusus (Pansus) LKPJ 2025 DPRD Kota Tarakan kembali melanjutkan pembahasan hasil uji petik terhadap sejumlah organisasi perangkat daerah (OPD), dengan menitikberatkan pada penguatan sistem informasi dan evaluasi tindak lanjut rekomendasi kinerja, Senin (20/4/2026).
Wakil Ketua Pansus LKPJ 2025 DPRD Tarakan, Markus Minggu, mengatakan terdapat lima OPD yang menjadi sampel dalam uji petik berdasarkan hasil peninjauan lapangan yang telah dilakukan sebelumnya.
“Hasil peninjauan di lapangan kita lanjutkan dalam pembahasan. Ada lima OPD yang menjadi sampel evaluasi,” ujarnya.
Ia menjelaskan, pembahasan awal difokuskan pada Dinas Lingkungan Hidup (DLH), khususnya terkait sistem pengelolaan sampah yang dinilai masih perlu penguatan. Selain itu, Dinas Komunikasi, Informatika, Statistik dan Persandian (DKISP) juga menjadi perhatian, terutama dalam hal integrasi sistem informasi dan keterbukaan data publik.
Menurut Markus, Pansus mendorong agar seluruh OPD terhubung dalam satu sistem informasi terintegrasi melalui portal resmi pemerintah daerah, sehingga memudahkan masyarakat mengakses informasi.
“Kami sudah mencoba mengakses beberapa portal OPD dan secara umum sudah berjalan. Tinggal bagaimana integrasinya diperkuat agar lebih mudah diakses publik,” jelasnya.
Selain sektor pelayanan dasar, pembahasan juga menyentuh pengelolaan aset daerah di sektor pariwisata, seperti kawasan Ratu Intan dan Gedung Tarakan Art and Convention Center (TACC).
Ia mengungkapkan, pemerintah daerah tengah menyiapkan skema kerja sama dengan pihak ketiga melalui proses penilaian aset (appraisal) sebelum ditawarkan kepada investor.
“Konsepnya bukan lagi per unit, tapi berbasis kawasan atau blok, sehingga pengelolaannya bisa lebih optimal dan memberi dampak ekonomi,” katanya.
Pansus menilai, langkah tersebut penting untuk meningkatkan pemanfaatan aset daerah sekaligus membuka peluang usaha bagi masyarakat sekitar.
Di sisi lain, Markus juga menekankan pentingnya tindak lanjut atas rekomendasi yang telah disampaikan pada tahun-tahun sebelumnya. Ia menilai, masih terdapat catatan yang belum sepenuhnya ditindaklanjuti oleh OPD terkait.
“Harus ada evaluasi yang jelas antara kondisi sebelumnya dan sekarang. Rekomendasi jangan hanya jadi catatan, tapi harus terlihat hasilnya,” tegasnya.
Pembahasan akan terus dilanjutkan dengan OPD lainnya, seperti Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP) dan Dinas Sosial. Seluruh hasil evaluasi nantinya akan dirangkum dalam laporan resmi untuk disampaikan kepada DPRD.
“Nanti seluruh hasilnya akan kita laporkan dan dibahas bersama untuk menjadi rekomendasi DPRD,” pungkasnya. (*)
