NOTIFNEWS – Pengisian posisi wakil kepala sekolah di Sekolah Negeri Terintegrasi (SNT) 11 Tarakan memiliki sejumlah persyaratan administratif dan pengalaman yang harus dipenuhi calon. Selain masa kerja minimal lima tahun, pengalaman menjalankan tugas manajerial di sekolah menjadi salah satu aspek yang diperhitungkan.
Kepala Dinas Pendidikan Kota Tarakan, Tamrin Toha, S.T., M.Sc., menjelaskan posisi wakil kepala sekolah memiliki tanggung jawab manajerial sehingga pengalaman sebelumnya menjadi salah satu bahan pertimbangan dalam proses seleksi.
“Untuk wakil kepala sekolah itu ada persyaratan masa kerja minimal lima tahun. Kemudian pengalaman sebagai wakil kepala sekolah juga menjadi salah satu yang diperhatikan karena ada aspek manajerial yang harus dipahami,” ujar Tamrin.
Persyaratan calon tidak berhenti pada pengalaman kerja. Dokumen administratif juga harus dilengkapi, mulai dari persetujuan Pejabat Pembina Kepegawaian (PPK) hingga sejumlah surat keterangan yang berkaitan dengan status kepegawaian dan hukum.
Tamrin memaparkan calon harus menyertakan pernyataan tidak sedang menjalani pemeriksaan disiplin, tidak dalam tugas belajar serta tidak sedang menjalani proses pidana. Calon juga membutuhkan keterangan dari Inspektorat terkait tidak adanya temuan pemeriksaan pada instansi asal.
“Dokumennya ada persetujuan PPK, kemudian surat pernyataan tidak sedang dalam pemeriksaan disiplin, tidak sedang tugas belajar dan tidak sedang dalam proses pidana. Ada juga surat keterangan dari Inspektorat bahwa tidak ada temuan pemeriksaan,” jelasnya.
Persyaratan lain mencakup surat keterangan sehat, keterangan bebas narkotika dan zat adiktif, ijazah serta transkrip nilai. Kelengkapan tersebut menjadi bagian dari pemeriksaan sebelum proses pengisian jabatan dilanjutkan.
Status SNT 11 sebagai sekolah pemerintah pusat juga membuat proses perpindahan guru dari pemerintah daerah memiliki mekanisme tersendiri. Persetujuan PPK diperlukan sebelum seorang aparatur dapat dipindahkan atau ditugaskan ke sekolah tersebut.
Menurut Tamrin, persyaratan yang cukup rinci diperlukan agar calon yang menempati posisi manajerial memiliki latar belakang dan kelengkapan administrasi sesuai ketentuan. Pada saat yang sama, kebutuhan tenaga guru di sekolah asal juga tetap menjadi pertimbangan.
“Karena ini sekolah pemerintah pusat, kalau ada guru dari daerah yang ingin pindah ke sana tentu harus ada persetujuan PPK. Kita juga harus melihat kebutuhan guru di sekolah asal, jangan sampai perpindahan itu kemudian mengganggu pelayanan di sekolah sebelumnya,” tuturnya.
Proses seleksi selanjutnya mengikuti ketentuan yang berlaku pada SNT 11. Setiap calon yang memenuhi persyaratan akan diproses sesuai mekanisme, sementara kelengkapan dokumen menjadi bagian penting sebelum keputusan akhir ditetapkan.
“Jadi bukan hanya melihat orangnya mau atau tidak, tetapi semua persyaratan harus dipenuhi. Pengalaman, masa kerja, dokumen administrasi sampai persetujuan PPK harus jelas. Setelah itu baru prosesnya bisa berjalan sesuai ketentuan,” pungkas Tamrin. (*)
