NOTIFNEWS – Inflasi Kalimantan Utara (Kaltara) pada Oktober 2026 tercatat sebesar 2,68 persen secara tahunan (year-on-year/yoy). Angka tersebut lebih rendah dibandingkan inflasi nasional sebesar 3,23 persen dan menempatkan Kaltara sebagai provinsi dengan inflasi terendah kedua secara nasional setelah DKI Jakarta.
Data Badan Pusat Statistik (BPS) yang dirilis pada 1 November 2026 itu menunjukkan tingkat inflasi Kaltara masih berada dalam sasaran pemerintah, yakni 2,5 persen plus minus 1 persen.
Kepala Perwakilan Bank Indonesia (BI) Provinsi Kalimantan Utara, Agus Taufik, mengatakan inflasi Kaltara konsisten berada dalam rentang sasaran sejak April 2026.
“Sejak April 2026 sampai dengan saat ini, inflasi Kalimantan Utara masih berada dalam rentang sasaran 2,5 persen plus minus 1 persen,” kata Agus saat dikonfirmasi.
Menurut dia, kondisi tersebut menunjukkan stabilitas harga di Kaltara masih terjaga. Pengendalian inflasi dilakukan melalui koordinasi Tim Pengendalian Inflasi Daerah (TPID) di tingkat provinsi maupun kabupaten/kota.
Upaya pengendalian difokuskan pada empat strategi, yaitu menjaga keterjangkauan harga, memastikan ketersediaan pasokan, memperlancar distribusi, serta memperkuat komunikasi antarpihak.
“Peran TPID terutama dalam menjaga kestabilan harga, kemudian juga kelancaran distribusi, ketersediaan pasokan dan komunikasi yang efektif,” jelasnya.
Pemantauan Indeks Harga Konsumen (IHK) di Kaltara mencakup tiga wilayah, yakni Kota Tarakan, Tanjung Selor, dan Kabupaten Nunukan. Pemantauan harga secara berkala juga dilakukan di Kabupaten Malinau dan Tana Tidung.
Meski inflasi terkendali, kondisi geografis Kaltara masih menjadi tantangan dalam menjaga stabilitas harga. Wilayah yang mencakup kawasan perkotaan, pedalaman, pulau-pulau terluar, hingga perbatasan membutuhkan dukungan logistik dan distribusi yang memadai.
Selain itu, sejumlah komoditas kebutuhan pokok masyarakat masih didatangkan dari luar Kaltara. Kondisi tersebut membuat kelancaran pasokan dan distribusi menjadi bagian penting dalam pengendalian inflasi.
“Secara geografis, Kalimantan Utara ini penuh tantangan. Beberapa komoditas juga masih didatangkan dari luar Kaltara. Namun, angka inflasi kita tetap terjaga,” pungkas Agus.
Sinergi BI, pemerintah daerah, dan instansi terkait diharapkan terus menjaga kestabilan harga serta ketersediaan pasokan, sehingga daya beli dan kesejahteraan masyarakat Kaltara tetap terpelihara.
