NOTIFNEWS – Polemik status tenaga honorer R4 di Kota Tarakan makin panas. Setelah pertemuan mendadak di DPRD, kini nasib ratusan honorer yang sudah mengabdi hingga belasan tahun itu menunggu keputusan final dari Wali Kota.
DPRD Kota Tarakan menggelar rapat dengar pendapat (RDP) mendadak bersama aliansi honorer R4, pada Selasa (23/9/2025). Rapat ini difasilitasi setelah para honorer bertemu dengan BKPSDM dan Sekda, namun masih menunggu kejelasan langsung dari Wali Kota.
Ketua Komisi I DPRD Kota Tarakan, Adyansa, menegaskan bahwa DPRD hadir untuk menjembatani aspirasi tenaga honorer R4.
“DPRD tentu berharap tenaga honorer ini bisa diangkat. Tapi kita juga tidak bisa menutup mata dengan kondisi APBD. Saat ini belanja pegawai sudah lebih dari 46 persen dari Rp1 triliun. Ini jauh lebih tinggi dibanding daerah lain dengan APBD lebih besar,” ujarnya.
Hari ini, lima perwakilan honorer dijadwalkan bertemu langsung dengan Wali Kota. Pertemuan ini diharapkan memberi jawaban tegas soal apakah honorer R4 masih punya peluang diangkat, atau justru diarahkan ke sistem outsourcing.
Hasil koordinasi dengan BKN dan KemenPAN-RB menunjukkan opsi outsourcing sebagai jalan alternatif. Namun, para honorer meminta pemerintah tetap mempertimbangkan pengangkatan.
“Banyak dari mereka sudah mengabdi 10 tahun lebih. Kalau outsourcing, memang ada kelebihan seperti gaji sesuai UMP, tapi kita harus lihat juga bahwa banyak honorer saat ini berusia 40–50 tahun, bahkan ada yang sebentar lagi pensiun,” jelas Adyansa.
Lebih lanjut, Adyansa mengungkapkan, kendala utama adalah formasi ASN yang terbatas. Tenaga seperti sopir, satpam, penjaga malam, dan petugas kebersihan yang mendominasi R4, tidak masuk dalam formasi resmi ASN. Padahal sebagian besar honorer itu sudah ikut tes sebagai persiapan pengangkatan.
Sebagai perbandingan, di Kabupaten Nunukan, tenaga cleaning service sudah dialihkan ke outsourcing melalui kebijakan pemerintah daerah. Namun di Tarakan, keputusan akhir masih menunggu sikap resmi Wali Kota.
“Kita semua berharap pertemuan dengan Wali Kota nanti bisa melahirkan keputusan terbaik, supaya tidak ada lagi simpang siur. Yang penting pelayanan publik di Tarakan tetap berjalan normal,” tutup Adyansa. (**)
