NOTIFNEWS – Dugaan pencemaran limbah oleh PT Phoenix Resources Internasional (PRI) semakin panas. Pergerakan Mahasiswa Islam Indonesia (PMII) Kalimantan Utara (Kaltara) menyatakan sikap tegas mereka akan mengawal kasus ini hingga tuntas, bahkan siap membawa kajian independen ke publik untuk memastikan masyarakat terdampak mendapat keadilan.
Pengurus PKC PMII Kaltara, Ade Candra Wijaya, menegaskan pihaknya tidak tinggal diam atas temuan dugaan pencemaran limbah yang mencuat dalam beberapa pekan terakhir. Menurutnya, PMII akan terus mengawal setiap perkembangan kasus yang ditengarai telah merugikan petani, nelayan, hingga kelompok tambak di Tarakan.
“PMII Kalimantan Utara berkomitmen mengawal temuan pencemaran limbah PT PRI. Ini bagian dari keberpihakan kami terhadap kesejahteraan buruh, nelayan, dan masyarakat terdampak,” ujarnya.
Tidak hanya aksi advokasi, PMII juga melakukan kajian akademis terhadap dampak aktivitas perusahaan tambang tersebut. Candra menyebut pihaknya menelusuri izin amdal PT PRI yang sebelumnya sudah dipertanyakan mahasiswa. Kajian itu kini memasuki tahap penyelesaian dan akan segera dipublikasikan.
“Sebagai insan akademis, kami sedang mendalami temuan sejauh ini, termasuk dampaknya pada pertanian dan kelautan. Nantinya hasil kajian ini akan kami paparkan ke masyarakat sekaligus jadi bahan pertimbangan langkah hukum,” jelasnya.
Sorotan utama PMII juga tertuju pada transparansi hasil uji laboratorium yang dilakukan pasca-Rapat Dengar Pendapat (RDP) di DPRD Tarakan. Pasalnya, terdapat perbedaan signifikan antara uji independen PT PRI dan hasil awal Dinas Lingkungan Hidup (DLH) Tarakan.
“Kami menuntut transparansi. Jangan sampai ada manipulasi data. Kalau benar ada pencemaran, harus diakui dan perusahaan wajib bertanggung jawab,” tegas Candra.
Ia menambahkan, berdasarkan penelusuran di lapangan, sudah ada kelompok tani yang mengaku hasil panennya turun drastis. Hal itu diduga kuat akibat limbah yang mencemari tanah dan air. Sementara pihak humas PT PRI berkilah, jika benar ada pencemaran, mestinya semua tanaman mati.
“Pernyataan itu tidak tepat. Tidak semua tanaman punya ketahanan yang sama terhadap limbah. Ada tanaman tertentu yang bisa menyerap logam berat tanpa langsung mati,” pungkasnya.
PMII juga mendesak pemerintah daerah melakukan kajian ulang terhadap izin amdal PT PRI. Mereka menilai proses perizinan yang tidak komprehensif sejak awal membuat masyarakat kini harus menanggung dampak lingkungan.(**)
