NOTIFNEWS – Koordinator Wilayah (Korwil) Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) Kota Tarakan, Dewi Rahmawati, menegaskan keputusan penghentian sementara (suspend) terhadap lima dapur penyedia Program Makan Bergizi Gratis (MBG) bukan berada di tangan Korwil maupun SPPG di daerah. Seluruh keputusan, baik suspend maupun pembukaan kembali operasional dapur, merupakan kewenangan Badan Gizi Nasional (BGN).
Dewi menjelaskan tugas Korwil sebatas melakukan pengawasan terhadap operasional dapur serta menyampaikan hasil temuan kepada BGN melalui laporan khusus apabila ditemukan kekurangan.
“Kita sebagai pengawas pasti mengecek ke dapur. Dari dapur kita cek apa yang harus dilaporkan, karena tugas kita cuma melaporkan. Untuk berjalan atau tidak berjalannya dapur, itu bukan kewenangan kami,” ujarnya usai mengikuti Rapat Dengar Pendapat (RDP) bersama Komisi II DPRD Kota Tarakan, Sabtu (18/7/2026).
Ia mengatakan laporan khusus (lapsus) bukan berarti dapur yang dilaporkan otomatis disuspend. Menurutnya, banyak kepala SPPG yang menyampaikan laporan serupa, namun keputusan akhir tetap berada di BGN.
“Banyak yang melaporkan, tapi kita tidak tahu keputusan pusat. Semua kepala SPPG, bahkan yang sudah jalan pun ada yang menyampaikan lapsus. Jadi kalau dasarnya penutupan karena lapsus, tidak juga. Itu berdasarkan keputusan pusat,” katanya.
Dewi menambahkan, apabila terdapat temuan yang harus diperbaiki, pihak pengelola dapur diminta melengkapinya terlebih dahulu. Setelah itu Korwil kembali melaporkan hasil perbaikan kepada BGN untuk dilakukan evaluasi.
“Kita melaporkan apa saja perbaikan yang diminta sebelumnya. Nanti kita laporkan, kemudian pusat yang menentukan. Kalau mereka bilang cukup, baru dibuka,” jelasnya.
Ia juga mengungkapkan saat ini terdapat lima SPPG di Tarakan yang masih berstatus disuspend, yakni di wilayah Kerikil II, Karang Harapan, Pamusian I, Pamusian IV, dan Pamusian V.
Proses evaluasi di tingkat pusat diharapkan dapat segera selesai sehingga lima dapur tersebut kembali beroperasi dan pelayanan Program Makan Bergizi Gratis kepada masyarakat dapat berjalan normal.
