NOTIFNEWS – Upaya Gubernur Kalimantan Utara (Kaltara) Dr. Zainal Arifin Paliwang agar dapat merealisasikan jembatan di kawasan Binuang, Kabupaten Nunukan, mendapat atensi langsung dari Menteri Keuangan (Menkeu) RI, Purbaya Yudhi Sadewa.
Melalui perjuangan keras Gubernur Kaltara, akhirnya pemerintah pusat melalui Menkeu Purbaya Yudhi Sadewa, berkomitmen memberikan bantuan dana sebesar Rp150 miliar guna mewujudkan jembatan yang dinilai sangat penting bagi masyarakat Binuang tersebut.
Komitmen Menkeu Purbaya ini disampaikan saat menerima jajaran gubernur yang tergabung dalam Asosiasi Pemerintah Provinsi Seluruh Indonesia (APPSI) di Kantor Kementerian Keuangan, Jakarta, Selasa (7/10/2025).
Dalam pertemuan tersebut membahas kebijakan Transfer ke Daerah (TKD), Dana Bagi Hasil (DBH), serta sinergi fiskal pusat dan daerah dalam mendukung pembangunan nasional.
Gubernur Kalimantan Utara, Dr. Zainal Arifin Paliwang, menyampaikan langsung kondisi sulit yang dialami masyarakat di wilayah perbatasan Kaltara dan wilayah Malaysia ini.
Orang nomor satu Kaltara menyampaikan, salah satu kebutuhan mendesak di daerah tersebut hanyalah pembangunan sebuah jembatan yang panjangnya sekitar 120 meter, namun belum terealisasi.
“Pak Menteri, dibangunkan satu jembatan yang nilainya mungkin hanya 150 miliar. Kenapa ini tidak bisa terwujud? Kendala kami di sana itu hanya jembatan, Pak Menteri. Saya 200 kilometer, saya tempuh dalam waktu 3 hari 2 malam, Pak Menteri,” ujar Gubernur Kaltara di hadapan Menkeu.
Lantas, Zainal A Paliwang menggambarkan betapa sulitnya akses menuju wilayah Krayan yang hanya dapat dijangkau melalui jalur udara atau perjalanan darat yang sangat ekstrim.
“Kita bisa bayangkan. Di sana Garuda di dadaku, Malaysia perutku, Pak. Untung mereka ini masih NKRI, Pak Menteri. Semua sembako itu dari Malaysia, dari Serawak semua,” jelasnya.
Ia pun memohon agar pemerintah pusat segera menurunkan anggaran untuk pembangunan jembatan, lantaran jalur yang dimaksud merupakan bagian dari jalan nasional.
“Tolong, Pak Menteri. Kebutuhan yang sangat dibutuhkan satu jembatan saja, Pak Menteri. Ini tidak pernah diturunkan, padahal di situ masuk di jalan negara. Bukan jalan provinsi,” katanya.
Menanggapi hal tersebut, Menteri Keuangan, Purbaya Yudhi Sadewa, memastikan dukungan pemerintah pusat terhadap pembangunan infrastruktur di wilayah perbatasan Kalimantan Utara.
Salah satunya melalui rencana pembangunan jembatan di kawasan Binuang, Kabupaten Nunukan, yang akan mendapatkan alokasi anggaran sekitar Rp150 miliar.
Dalam pertemuan ini, Purbaya menyampaikan, dirinya menerima aspirasi dari Gubernur Kalimantan Utara mengenai kondisi wilayah perbatasan yang masih minim akses transportasi darat.
“Saya putuskan nanti saya suruh alokasikan 150 miliar rupiah untuk bangun jembatan di Kaltara. Tapi setahun lagi kalau saya ke sana, platnya sudah Indonesia,” tuturnya.
Menurut Purbaya, persoalan tersebut berimbas pada aktivitas warga yang cenderung lebih mudah menjangkau wilayah Malaysia dibandingkan ke daerah lain di Indonesia.
“Saya tadi kasih oleh-oleh satu aja dari Kaltara. Dia bilang tempatnya tidak ada jembatan sehingga warganya banyak ke Malaysia semua, karena tak ada jembatan ke Indonesia,” jelas Purbaya.
Menkeu langsung memutuskan untuk memberikan perhatian khusus melalui dukungan pendanaan dari pemerintah pusat. Ia menyebut pembangunan jembatan akan dikerjakan dengan anggaran yang disiapkan oleh Kementerian Keuangan bersama Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR).
“Saya bilang, ya sudah nanti saya minta PU untuk bangun dengan anggaran yang kita sediakan dari sini. Itu oleh-oleh buat mereka,” ucapnya.
Diketahui sebelumnya, bahwa rencana pembangunan jembatan di Binuang ini, sebelumnya telah diperjuangkan oleh Gubernur Kaltara, Dr. Zainal Arifin Paliwang. Bahkan, sempat ia sampaikan langsung kepada Presiden Joko Widodo di Ibu Kota Nusantara (IKN) pada tahun 2024 lalu.
Jembatan yang akan dibangun di perbatasan itu diharapkan dapat menjadi solusi atas keterisolasian wilayah Krayan yang selama ini hanya bisa diakses dengan pesawat kecil melalui jalur perintis.
Selain membuka konektivitas ekonomi dan sosial, pembangunan ini juga dinilai strategis untuk menekan ketergantungan masyarakat terhadap negara tetangga.
Dengan komitmen pemerintah pusat melalui Kementerian Keuangan, proyek jembatan Binuang menjadi simbol nyata penguatan kedaulatan sekaligus pemerataan pembangunan di wilayah terluar Indonesia.(*)
