NOTIFNEWS — Kasus tambang batubara ilegal yang menyeret Komisaris Utama PT Pipit Mutiara Jaya (PMJ), Juliet Kristianto Liu, memasuki babak baru. Penyidik Direktorat Tindak Pidana Tertentu (Dittipidter) Bareskrim Polri resmi melimpahkan tersangka ke Kejaksaan Negeri (Kejari) Bulungan untuk tahap dua, Rabu (8/10/2025).
Juliet diduga sebagai dalang di balik Operasi tambang tanpa izin di wilayah Kecamatan Sesayap Hilir, Kabupaten Tana Tidung. Aktivitas tersebut menyebabkan kerusakan lingkungan parah berupa pencemaran sungai, deforestasi, dan longsor likuefaksi, dengan potensi kerugian negara mencapai miliaran rupiah.
Kasi Penerangan Hukum (Penkum) Kejati Kaltara, Andi Sugandi, membenarkan pelimpahan berkas dan tersangka telah dilakukan. Ia menyebut Juliet kini ditahan di Lembaga Pemasyarakatan (Lapas) Kelas IIA Tarakan, karena belum tersedianya fasilitas lapas di Bulungan.
“Pelimpahan tahap dua sudah dilakukan di Kejari Bulungan. Penahanannya kini di Lapas Tarakan karena di Bulungan belum ada lapas,” ujar Andi, Rabu (8/10/2025).
Andi menjelaskan, pelimpahan dilakukan di wilayah hukum Kejari Bulungan sesuai dengan asas kesetaraan dengan Pengadilan Negeri Tanjung Selor, tempat perkara PT PMJ sebelumnya disidangkan.
“Kejati hanya akan menangani jika perkara ini naik ke tahap banding di Pengadilan Tinggi,” tambahnya.
Kasus ini bermula pada 2023 ketika PT Mitra Bara Jaya (MBJ) melaporkan dugaan penyerobotan lahan tambang berizin oleh PMJ ke Mabes Polri. Penyelidikan menemukan bahwa PMJ beroperasi di luar wilayah Izin Usaha Pertambangan (IUP) yang sah.
Setelah pendiri PMJ, Kristianto Kandi Saputro, meninggal dunia pada 2023, Juliet mengambil alih kendali perusahaan dan diduga memerintahkan kelanjutan aktivitas tambang ilegal tersebut. Laporan dari Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (KLHK) kemudian memperkuat temuan adanya kerusakan ekosistem dan pencemaran sungai di sekitar lokasi tambang.
Juliet sempat melarikan diri ke luar negeri pada 2024 sebelum akhirnya ditangkap di Bandara Soekarno-Hatta pada 25 Juli 2025 setelah masuk dalam daftar buronan Red Notice Interpol.
Andi menjelaskan, setelah tahap dua, jaksa akan menyusun surat dakwaan untuk kemudian dilimpahkan ke PN Tanjung Selor.
“Jaksa punya waktu maksimal 20 hari untuk melimpahkan ke pengadilan. Kalau belum siap, harus minta perpanjangan penahanan,” jelasnya.
Ia menambahkan, tim jaksa gabungan dari Kejaksaan Agung, Kejati Kaltara, dan Kejari Bulungan akan menangani perkara ini. Dakwaan akan menitikberatkan pada pelanggaran Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup, serta peran Juliet sebagai pengambil keputusan utama di PMJ.
Sebelumnya, pada 28 Juli 2025, PN Tanjung Selor telah menjatuhkan vonis bersalah terhadap PT Pipit Mutiara Jaya, dengan denda Rp85 miliar dan kewajiban melakukan reklamasi lingkungan di area tambang terdampak. (**)
