NOTIFNEWS – Minimnya dukungan anggaran untuk peningkatan kualitas sumber daya manusia di Balai Latihan Kerja (BLK) menjadi sorotan Panitia Khusus (Pansus) LKPj DPRD Kota Tarakan, setelah dilakukan uji petik lapangan pada Rabu (15/4/2026).
Ketua Pansus LKPj DPRD Tarakan, Barokah, mengungkapkan bahwa intensitas pelatihan di BLK mengalami penurunan signifikan akibat keterbatasan anggaran. Kondisi ini dinilai berdampak langsung terhadap kesempatan masyarakat untuk mendapatkan pelatihan keterampilan kerja.
Dalam peninjauan tersebut, Pansus menemukan kuota pelatihan yang tersedia sangat terbatas dan tidak sebanding dengan jumlah angkatan kerja di Kota Tarakan. Sepanjang tahun berjalan, BLK hanya mampu menyelenggarakan satu paket pelatihan dengan kapasitas sekitar 16 peserta.
“Kami melihat pelatihan yang tersedia saat ini sangat minim. Dengan jumlah angkatan kerja yang ada, tentu ini belum mampu menjawab kebutuhan peningkatan keterampilan masyarakat,” ujar Barokah.
Keterbatasan tersebut juga berdampak pada pemanfaatan tenaga instruktur di BLK. Sejumlah instruktur tidak dapat menjalankan fungsi mengajar secara optimal karena terbatasnya kegiatan pelatihan yang dilaksanakan.
Selain itu, Pansus turut menemukan adanya kerusakan pada sejumlah peralatan praktik, salah satunya mesin las yang membutuhkan perbaikan agar dapat digunakan kembali secara maksimal.
“Fasilitas pendukung juga perlu diperhatikan. Ada alat praktik yang rusak dan belum diperbaiki, ini tentu menghambat proses pelatihan,” katanya.
Menyikapi kondisi tersebut, DPRD Tarakan melalui Pansus LKPj akan memberikan rekomendasi khusus kepada pemerintah daerah agar program pelatihan di BLK dapat ditingkatkan, baik dari sisi kuota maupun kualitas.
Barokah menekankan pentingnya penyelarasan program pelatihan dengan kebutuhan dunia kerja, khususnya perusahaan-perusahaan yang beroperasi di wilayah Kalimantan Utara.
Menurutnya, pelatihan yang diselenggarakan harus berbasis kebutuhan industri agar lulusan memiliki kompetensi yang sesuai dan dapat langsung terserap di dunia kerja.
“Kami berharap pelatihan yang diberikan bisa disesuaikan dengan kebutuhan perusahaan. Jadi lulusan tidak hanya memiliki keterampilan, tetapi juga siap masuk ke dunia kerja,” tegasnya.
DPRD juga mendorong agar pemerintah daerah meningkatkan dukungan anggaran untuk pengembangan BLK, termasuk perbaikan fasilitas dan peningkatan kualitas pelatihan.
Dengan langkah tersebut, BLK diharapkan dapat berfungsi optimal sebagai pusat pengembangan keterampilan tenaga kerja lokal sekaligus mendukung kebutuhan industri di daerah.
“Potensi tenaga kerja kita besar. Tinggal bagaimana pemerintah memfasilitasi melalui pelatihan yang tepat sasaran dan berkualitas,” pungkasnya. (*)
