NOTIFNEWS – Pemerintah Kota Tarakan terus mematangkan langkah penyelesaian sengketa tanah Kodaeral XIII melalui rapat teknis yang dihadiri Wali Kota Tarakan, dr. H. Khairul, M.Kes., di Mako Kodaeral XIII, Selasa (18/11/2025).
Rapat ini memfokuskan pembahasan pada beberapa titik lahan yang masih berstatus sengketa, seperti area Pantai Amal, Kampung Bugis, dan Mamburungan.
Pertemuan teknis tersebut menghadirkan jajaran Kodaeral XIII, perwakilan KPKNL Tarakan, ATR/BPN Tarakan, serta perangkat daerah terkait. Keterlibatan lintas instansi dimaksudkan untuk mempercepat proses klarifikasi dan memastikan setiap keputusan memiliki dasar administrasi yang kuat.
Wali Kota Khairul menyampaikan bahwa pemerintah berkomitmen menghadirkan penyelesaian yang adil, realistis, dan dapat diterima oleh masyarakat maupun Kodaeral XIII. Menurutnya, opsi penyelesaian seperti skema saling hibah dapat menjadi alternatif selama memenuhi ketentuan hukum dan memberikan manfaat bagi kedua pihak.
“Yang terpenting, penyelesaiannya harus berdampak positif dan tidak menimbulkan masalah baru. Masyarakat membutuhkan kepastian, dan tugas pemerintah adalah memastikan setiap langkah dilakukan secara terbuka dan sesuai aturan,” ujar Wali Kota.
Ia juga menekankan bahwa sengketa tanah tidak hanya membutuhkan pendekatan teknis, tetapi juga komunikasi yang baik dengan masyarakat. Dalam rapat tersebut, Wali Kota meminta adanya verifikasi detail di lapangan, termasuk kelengkapan administrasi serta pengukuran ulang agar status tanah lebih jelas.
“Kita ingin semua data valid sebelum keputusan dibuat. Akurasi sangat menentukan agar proses ini tuntas dan hak masyarakat terlindungi,” tambahnya.
Selain membahas langkah penyelesaian, rapat juga mengevaluasi potensi risiko sosial yang dapat muncul selama proses berjalan. Pemerintah Kota Tarakan menilai sinergi antarinstansi menjadi kunci agar proses penyelesaian berlangsung cepat, terukur, dan menghindari potensi konflik.
Wali Kota berharap koordinasi yang terbangun dapat mempercepat tahapan penyelesaian dan menghasilkan keputusan yang dapat memberikan kepastian hukum bagi masyarakat.
“Melalui dialog dan kolaborasi, kita ingin memastikan solusi yang diambil benar-benar membawa manfaat. Tidak hanya menyelesaikan sengketa, tetapi juga memberi kepastian bagi warga dan mendukung pembangunan daerah,” tegasnya.
Dengan pendekatan yang lebih terarah dan terkoordinasi, penyelesaian sengketa tanah Kodaeral XIII diharapkan dapat segera mencapai titik terang dan memberikan kepastian bagi masyarakat Tarakan. (ADV)
