NOTIFNEWS – DPRD Kota Tarakan mendukung langkah Pemerintah Kota Tarakan menarik Rancangan Peraturan Daerah (Raperda) Pembangunan Tahun Jamak atau Multiyears. Skema pengikatan pembangunan melalui Nota Kesepakatan (MoU) dinilai lebih memungkinkan untuk menyesuaikan rencana proyek dengan kemampuan keuangan daerah.
Ketua DPRD Kota Tarakan, Muhammad Yunus, mengatakan penggunaan MoU antara pemerintah daerah dan DPRD dapat memberikan ruang penyesuaian terhadap besaran anggaran pembangunan. Hal tersebut dinilai penting karena kondisi fiskal daerah saat ini belum sepenuhnya stabil.
Menurut Yunus, mekanisme tersebut juga telah menyesuaikan dengan ketentuan terbaru dari Kementerian Dalam Negeri. Dengan demikian, pengikatan pembangunan tahun jamak tidak harus dituangkan dalam bentuk Peraturan Daerah.
“Yang disampaikan pemerintah tadi mengacu pada aturan Menteri Dalam Negeri. Jadi untuk pembangunan tahun jamak tidak perlu lagi menggunakan Perda seperti sebelumnya. Cukup melalui kesepakatan atau MoU antara DPRD dan pemerintah daerah,” ujar Yunus, Rabu (4/8/2026).
Yunus menjelaskan, perbedaan utama terletak pada fleksibilitas penganggaran. Jika komitmen pembangunan dituangkan dalam Perda, maka besaran dan kewajiban anggaran yang telah ditetapkan menjadi lebih mengikat.
Sementara melalui MoU, rencana penganggaran masih dapat disesuaikan apabila terjadi perubahan terhadap kemampuan keuangan daerah.
“Kalau menggunakan Perda, tentu ada kewajiban yang harus diselesaikan sesuai yang sudah ditetapkan. Sedangkan melalui MoU, kita masih bisa menyesuaikan, apakah anggarannya nanti naik atau turun sesuai kondisi APBD,” jelasnya.
Fleksibilitas tersebut menjadi perhatian DPRD mengingat postur APBD Kota Tarakan saat ini mengalami penurunan. Yunus menyebut anggaran daerah yang sebelumnya berada pada kisaran Rp1,2 triliun hingga Rp1,3 triliun kini berada sekitar Rp950 miliar.
Menurutnya, penurunan tersebut tidak terlepas dari adanya pemotongan Transfer ke Daerah (TKD), sehingga pemerintah harus lebih selektif dalam menentukan program pembangunan yang akan dilaksanakan.
“Anggaran kita sekarang memang terbatas. Biasanya berada di kisaran Rp1,2 triliun sampai Rp1,3 triliun, sekarang sekitar Rp950 miliar. Jadi memang turun cukup jauh karena adanya pemotongan TKD,” ungkapnya.
Kondisi tersebut turut berdampak pada rencana pembangunan yang sebelumnya masuk dalam skema tahun jamak. Yunus mengatakan terdapat sejumlah rencana pembangunan yang harus dikurangi setelah dilakukan penyesuaian terhadap kemampuan anggaran daerah.
Ia menyebut tidak semua rencana pembangunan dapat berjalan seperti rancangan awal. Pemerintah perlu memilih kegiatan yang dianggap paling penting dengan mempertimbangkan ketersediaan anggaran.
“Kalau yang saya lihat memang cukup banyak yang dikurangi. Awalnya ada beberapa dinas yang direncanakan dibangun, tetapi akhirnya harus disesuaikan. Kemungkinan yang berjalan nanti benar-benar yang menjadi prioritas,” katanya.
Menurut Yunus, penarikan Raperda Multiyears bukan berarti rencana pembangunan dihentikan. Skema tersebut lebih diarahkan agar komitmen pembangunan dapat disesuaikan dengan kondisi fiskal daerah tanpa mengabaikan prioritas pembangunan.
DPRD pun mendorong agar setiap proyek yang tetap dilanjutkan benar-benar mempertimbangkan kemampuan APBD. Dengan mekanisme MoU, pemerintah dan DPRD dapat membicarakan kembali kebutuhan anggaran berdasarkan perkembangan kondisi keuangan daerah.
Yunus menilai pendekatan tersebut lebih realistis diterapkan dalam kondisi anggaran yang masih terbatas.
“Yang penting pembangunan tetap berjalan, tetapi kita sesuaikan dengan kemampuan anggaran. Jangan sampai kita membuat komitmen yang terlalu besar sementara kemampuan APBD kita terbatas,” pungkas Yunus. (**)
