NOTIFNEWS – Beredarnya potongan surat dari Dinas Kesehatan (Dinkes) Tarakan di media sosial yang memicu spekulasi adanya flu burung mendapat tanggapan DPRD Tarakan. Masyarakat diminta tetap tenang dan tidak terpancing informasi yang belum dipastikan kebenarannya.
Wakil Ketua I DPRD Kota Tarakan, Herman Hamid, menegaskan surat yang beredar tersebut bukanlah pengumuman adanya wabah, melainkan instruksi internal kepada jajaran puskesmas sebagai langkah antisipasi.
“Surat itu bukan untuk konsumsi publik, melainkan bagian dari upaya preventif agar tenaga kesehatan tetap siaga. Jadi tidak perlu diartikan sebagai adanya wabah,” ujarnya.
Ia menilai, langkah yang dilakukan Dinkes justru menunjukkan kesiapsiagaan pemerintah dalam menjaga keamanan kesehatan masyarakat, khususnya terkait potensi penyakit zoonosis seperti flu burung.
Menurutnya, masyarakat perlu lebih bijak dalam menyikapi informasi yang beredar, terutama di media sosial, agar tidak menimbulkan kepanikan yang tidak perlu.
Selain itu, Herman juga mengingatkan pentingnya kehati-hatian dalam memilih dan mengolah bahan pangan, khususnya produk unggas yang banyak dikonsumsi masyarakat.
“Kuncinya tetap pada kehati-hatian. Pilih bahan pangan yang segar dan pastikan diolah dengan benar agar aman dikonsumsi,” katanya.
Sementara itu, Kepala Dinas Kesehatan Kota Tarakan, dr. Devi Ika Indriati, memastikan hingga saat ini belum ditemukan kasus penularan flu burung pada manusia di wilayah Tarakan.
Ia menjelaskan, surat yang beredar merupakan bagian dari sistem kewaspadaan dini di lingkungan tenaga kesehatan, bukan informasi yang ditujukan untuk masyarakat umum.
“Surat itu ditujukan untuk internal puskesmas sebagai langkah antisipasi. Kondisi di Tarakan saat ini aman dan tidak ada laporan kasus flu burung pada manusia,” jelasnya.
Dinkes juga mengimbau masyarakat untuk tetap menerapkan pola hidup bersih dan sehat (PHBS), termasuk memastikan bahan pangan dalam kondisi segar, memasak hingga matang sempurna, serta menjaga kebersihan diri setelah beraktivitas.
DPRD Tarakan memastikan akan terus berkoordinasi dengan pemerintah daerah dan tenaga medis guna memastikan informasi yang diterima masyarakat tetap akurat dan tidak menimbulkan keresahan.
