NOTIFNEWS – DPRD Kota Tarakan menemukan sejumlah program pemerintah daerah belum berjalan optimal, setelah melakukan uji petik lapangan terhadap berbagai organisasi perangkat daerah (OPD).
Temuan tersebut disampaikan dalam rapat paripurna pembahasan Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPJ) Wali Kota Tarakan Tahun Anggaran 2025, Rabu (22/4/2026), sebagai bagian dari evaluasi kinerja pemerintah daerah.
Ketua Panitia Khusus (Pansus) LKPJ DPRD Tarakan, Barokah, mengatakan uji petik dilakukan untuk memastikan kesesuaian antara laporan kinerja dengan kondisi riil di lapangan. Dari hasil peninjauan, masih ditemukan sejumlah program yang belum berjalan maksimal.
“Dari hasil uji petik di lapangan, kami melihat masih ada program yang belum berjalan maksimal dan perlu segera dibenahi agar manfaatnya benar-benar dirasakan masyarakat,” ujarnya.
Pada sektor layanan digital, DPRD mencatat implementasi digitalisasi pemerintahan sudah berjalan, namun belum terintegrasi secara menyeluruh antar OPD. Kondisi ini dinilai membuat pemanfaatan sistem belum optimal.
“Digitalisasi sudah ada, tetapi belum terintegrasi sepenuhnya. Ini yang harus diperkuat supaya layanan publik bisa lebih efektif dan mudah diakses,” katanya.
Di sektor pariwisata, DPRD menilai pengelolaan kawasan wisata masih perlu ditingkatkan, terutama dari sisi kebersihan, fasilitas pendukung, serta daya tarik kawasan. Selain itu, proses administratif seperti penilaian aset juga belum rampung sehingga berdampak pada kerja sama dengan pihak ketiga.
Pemanfaatan aset daerah turut menjadi perhatian. DPRD menilai sejumlah aset yang telah dibangun belum memberikan kontribusi signifikan terhadap Pendapatan Asli Daerah (PAD).
“Kami tidak ingin aset yang sudah dibangun justru tidak memberikan kontribusi terhadap pendapatan daerah. Ini harus dioptimalkan,” tegas Barokah.
Pada sektor lingkungan, DPRD menemukan permasalahan pengelolaan sampah yang masih terjadi di lapangan, seperti keterlambatan pengangkutan dan penumpukan di sejumlah titik. Kondisi ini dipengaruhi keterbatasan armada serta alat berat yang tidak lagi optimal.
“Masalah pengelolaan sampah juga masih menjadi catatan, baik dari sisi armada maupun sistemnya. Ini perlu penanganan lebih serius,” ungkapnya.
Di sektor ketertiban umum dan penanggulangan kebakaran, DPRD menilai ketersediaan sarana dan prasarana masih terbatas. Kondisi ini berdampak pada kecepatan respons petugas dalam menangani kejadian di lapangan.
Sementara itu, pada bidang ketenagakerjaan, DPRD menilai program pelatihan di Balai Latihan Kerja (BLK) belum sepenuhnya selaras dengan kebutuhan pasar kerja, sehingga perlu penyesuaian agar mampu meningkatkan daya saing tenaga kerja lokal.
DPRD juga menyoroti sektor layanan dasar, khususnya kesehatan. Peningkatan akses layanan, termasuk kebutuhan poli 24 jam di puskesmas, dinilai penting untuk menjawab kebutuhan masyarakat di luar jam operasional.
Selain itu, penguatan kualitas sumber daya manusia (SDM) menjadi faktor kunci dalam meningkatkan kinerja pelayanan publik di berbagai sektor.
“Peningkatan kualitas SDM menjadi kunci. Kalau sumber daya manusianya kuat, pelayanan publik juga akan ikut meningkat,” jelasnya.
DPRD mendorong pemerintah daerah melakukan pembenahan secara menyeluruh, mulai dari perencanaan, pelaksanaan hingga evaluasi program. Sinergi antar OPD serta penguatan pengawasan juga dinilai penting agar program berjalan lebih efektif.
“Semua catatan ini harus ditindaklanjuti, jangan hanya berhenti sebagai laporan, tetapi harus ada perbaikan nyata di lapangan,” pungkasnya. (*)
