NOTIFNEWS – Provinsi Kalimantan Utara (Kaltara) mencatat inflasi sebesar 2,68 persen secara tahunan atau year-on-year (yoy) pada Oktober 2026. Angka tersebut lebih rendah dibandingkan inflasi nasional sebesar 3,23 persen sekaligus menempatkan Kaltara sebagai provinsi dengan inflasi terendah kedua secara nasional setelah DKI Jakarta.
Data Badan Pusat Statistik (BPS) yang dirilis 1 November 2026 tersebut menunjukkan tingkat inflasi Kaltara masih berada dalam rentang sasaran pemerintah sebesar 2,5 persen plus minus 1 persen.
Kepala Perwakilan Bank Indonesia (BI) Provinsi Kaltara, Agus Taufik, mengatakan inflasi daerah sejak April hingga Oktober 2026 konsisten berada dalam rentang sasaran. Kondisi tersebut menunjukkan stabilitas harga secara umum masih terjaga.
“Sejak April 2026 sampai dengan saat ini, inflasi Kalimantan Utara masih berada dalam rentang sasaran 2,5 persen plus minus 1 persen,” ujar Agus.
Menurut dia, pengendalian inflasi tidak terlepas dari koordinasi Tim Pengendalian Inflasi Daerah (TPID) di tingkat provinsi maupun kabupaten/kota. Sinergi tersebut diarahkan untuk menjaga keterjangkauan harga, ketersediaan pasokan, kelancaran distribusi, serta komunikasi yang efektif kepada masyarakat.
“Peran TPID terutama dalam menjaga kestabilan harga, kemudian juga kelancaran distribusi, ketersediaan pasokan dan komunikasi yang efektif,” jelasnya.
Pemantauan perkembangan harga di Kaltara dilakukan melalui pengukuran Indeks Harga Konsumen (IHK) di tiga wilayah, yakni Tarakan, Tanjung Selor, dan Nunukan. Sementara itu, pemantauan harga secara berkala juga dilakukan di Kabupaten Malinau dan Tana Tidung.
Meski inflasi masih terkendali, Agus mengingatkan kondisi geografis Kaltara menjadi tantangan dalam menjaga stabilitas harga. Wilayah yang mencakup kawasan perkotaan, pedalaman, pulau-pulau terluar, hingga perbatasan membutuhkan perhatian khusus terhadap kelancaran distribusi barang.
Selain itu, sejumlah komoditas kebutuhan masyarakat masih didatangkan dari luar Kaltara. Kondisi tersebut membuat ketersediaan pasokan dan distribusi menjadi aspek penting dalam pengendalian inflasi.
“Secara geografis, Kalimantan Utara ini penuh tantangan. Beberapa komoditas juga masih didatangkan dari luar Kaltara. Namun, angka inflasi kita tetap terjaga,” ungkap Agus.
BI bersama pemerintah daerah dan instansi terkait akan terus memperkuat koordinasi pengendalian inflasi untuk menjaga kestabilan harga dan ketersediaan pasokan di Kaltara.
