NOTIFNEWS – Pelaku usaha mikro di Kalimantan Utara (Kaltara) mendapat akses berbagai layanan pengembangan usaha dalam satu kegiatan. Mulai dari pengurusan Nomor Induk Berusaha (NIB), sertifikasi halal, izin edar, pembiayaan, hingga perlindungan tenaga kerja disediakan melalui Festival Kemudahan dan Pelindungan Usaha Mikro, Rabu (11/11/2026).
Festival bertema “Legal, Terlindungi, Berdaya” tersebut menargetkan partisipasi 1.000 pengusaha UMKM. Kegiatan ini mempertemukan instansi pemerintah, lembaga keuangan, serta penyedia layanan perlindungan usaha untuk mempermudah pelaku UMKM mengakses berbagai fasilitas pengembangan bisnis.
Wakil Menteri UMKM RI Helvi Yuni Moraza mengatakan, festival tersebut merupakan bagian dari upaya pemerintah membangun ekosistem usaha mikro agar mampu tumbuh, berkembang, naik kelas, dan berkelanjutan.
Penguatan usaha mikro, menurut dia, menjadi tahap awal agar pelaku usaha dapat berkembang menjadi usaha kecil dan menengah, sekaligus berpeluang masuk dalam rantai pasok dan mendukung program hilirisasi.
“Ini bagian dari rangkaian pembinaan UMKM agar tumbuh, berkembang, naik kelas, dan berkelanjutan. Kita ingin usaha mikro diperkuat lebih dulu, kemudian berkembang menjadi usaha kecil dan menengah, sehingga bisa ikut masuk dalam rantai pasok dan mendukung program hilirisasi,” ujar Helvi.
Dalam festival tersebut, pelaku usaha dapat mengakses layanan pengurusan NIB, sertifikasi halal, pendaftaran merek, pendirian perseroan perorangan, sertifikat produksi pangan industri rumah tangga (SP-PIRT), izin edar BPOM, hingga SNI Bina-UMK. Tersedia pula ruang konsultasi untuk membahas kebutuhan pengembangan usaha.
Pada aspek pembiayaan dan perlindungan, kegiatan ini melibatkan Bankaltimtara, lembaga perbankan, Otoritas Jasa Keuangan (OJK), Bank Indonesia, Jamkrindo, Askrindo, BPJS Ketenagakerjaan, serta BP Tapera. Layanan yang diperkenalkan mencakup akses permodalan, jaminan kredit, perlindungan tenaga kerja, dan program perumahan rakyat.
Helvi menilai kolaborasi lintas lembaga diperlukan agar pelaku UMKM tidak harus mengakses layanan secara terpisah. Pemerintah juga mendorong penguatan SAPA UMKM, optimalisasi dan perluasan PTSP UMKM daerah, serta sinkronisasi data agar fasilitasi bagi pengusaha mikro lebih terarah.
“Nah, inilah yang kita upayakan, bagaimana semua layanan ini menjadi satu kesatuan kolaborasi. Kita hadirkan pihak yang menangani legalitas, perizinan, sertifikasi halal, pembiayaan, hingga perlindungan usaha,” katanya.
Selain kemudahan legalitas dan perlindungan usaha, akses pembiayaan juga menjadi perhatian pemerintah. Helvi mengungkapkan, penyaluran Kredit Usaha Rakyat (KUR) di Kaltara telah mencapai sekitar Rp640 miliar.
Dengan waktu efektif sekitar dua bulan tersisa pada 2026, ia berharap penyaluran KUR dapat meningkat hingga Rp1 triliun. Namun, realisasi Rp800 miliar pun dinilai sudah menjadi capaian yang baik.
“Data yang ada, sekitar Rp640 miliar KUR sudah disalurkan di Kalimantan Utara. Masih ada waktu efektif kurang lebih dua bulan. Kalau bisa mencapai Rp1 triliun tentu sangat baik, tetapi dengan kondisi sekarang, Rp800 miliar saja sudah menjadi prestasi yang luar biasa,” ungkapnya.
Helvi menyebut akses pembiayaan masih menjadi persoalan yang dihadapi pelaku usaha. Karena itu, pemerintah mendorong lembaga penyalur KUR, termasuk Himpunan Bank Milik Negara (Himbara) dan Bankaltimtara, agar memperluas fasilitasi pembiayaan.
Ia juga menyampaikan BRI menguasai sekitar 70 persen alokasi KUR dan telah menandatangani kerja sama dengan pemerintah daerah untuk mempermudah akses pembiayaan bagi UMKM.
Selain KUR, pemerintah turut mendorong pembiayaan bagi kelompok ultra mikro. Helvi menyampaikan arahan Presiden Prabowo Subianto mengenai pembiayaan dengan bunga 8 persen, dari kisaran sebelumnya sebesar 24 hingga 28 persen.
“Arahan Pak Presiden jelas, untuk ultra mikro itu ada pembiayaannya. Bahkan beliau menyampaikan, bunga yang sebelumnya 24 sampai 28 persen harus memberikan 8 persen kepada ultra mikro. Nah, itu yang harus kita lakukan,” ujarnya.
Pengembangan UMKM di Kaltara juga diarahkan berdasarkan potensi ekonomi daerah. Helvi menyebut sektor pertanian, perikanan, industri kreatif, industri makanan, dan pariwisata sebagai bidang yang dapat dikembangkan. Pemetaan potensi tersebut telah dibicarakan bersama gubernur dan wali kota agar pelaku usaha dapat mengakses fasilitas pemerintah sekaligus memperluas pasar.
Dalam rangkaian festival, sejumlah pelaku UMKM menerima manfaat berupa sertifikat NIB, halal, merek, PT perorangan, SP-PIRT, izin edar BPOM, dan SNI Bina-UMK. Penyerahan manfaat juga mencakup penerima KUR dari sejumlah bank, bantuan modal pengembangan usaha dari Jamkrindo, asuransi dari Askrindo dan BRINS, serta santunan jaminan kematian dari BPJS Ketenagakerjaan.
Helvi berharap informasi mengenai fasilitas pemerintah tersebut dapat menjangkau pelaku UMKM hingga ke luar Tarakan. Sosialisasi dan koordinasi aktif dibutuhkan agar pengusaha dari kelompok ultra mikro, mikro, kecil, hingga menengah dapat memanfaatkan layanan yang telah disediakan pemerintah.
“Kami berharap sahabat media juga melakukan sosialisasi hal ini kepada UMKM, sehingga UMKM mulai dari ultra mikro, mikro, kecil, sampai menengah mendapatkan hak mereka sesuai dengan fasilitas yang sudah disiapkan pemerintah,” tutup Helvi.
