NOTIFNEWS – Panitia Khusus (Pansus) Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPJ) DPRD Kota Tarakan mulai mendalami capaian program kerja Pemerintah Kota Tarakan tahun anggaran 2025.
Salah satu langkah yang ditempuh yakni melakukan uji petik lapangan guna memverifikasi kesesuaian laporan dengan kondisi riil di masyarakat.
Wakil Ketua Pansus LKPJ DPRD Tarakan, Markus Minggu mengatakan uji petik dilakukan untuk memastikan setiap program yang dilaporkan pemerintah benar-benar terlaksana dan memberikan manfaat nyata bagi masyarakat.
“Kita kan mau lihat nanti kesesuaian antara apa yang mereka susun dalam laporan LKPJ itu, kemudian kesesuaian dengan apa yang kita lihat di lapangan,” ujarnya saat dikonfirmasi Selasa (7/4/2026).
Kegiatan uji petik dijadwalkan berlangsung selama tiga hari, mulai 13 hingga 15 Mei mendatang. Tim Pansus akan meninjau sejumlah titik pembangunan maupun layanan publik yang menjadi prioritas penggunaan anggaran tahun 2025.
“Tiga hari uji petiknya. Tanggal 13 sampai dengan tanggal 15 (April) minggu depan,” jelas Markus.
Lebih dari 10 Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) di lingkungan Pemerintah Kota Tarakan menjadi sasaran evaluasi. Menurut Markus, SKPD yang memiliki program bersentuhan langsung dengan masyarakat menjadi prioritas utama peninjauan.
“SKPD itu kemudian nanti akan kami undang, ada lebih 10 SKPD yang di uji petik nanti. Kita bersama-sama dengan kepala SKPD-nya semua,” tambahnya.
Melalui uji petik, Pansus akan memastikan setiap angka capaian yang tercantum dalam dokumen LKPJ memiliki bukti fisik yang dapat dipertanggungjawabkan. Langkah ini sekaligus menjadi bagian dari fungsi pengawasan DPRD terhadap penggunaan anggaran daerah.
“Ini kan kita mau lihat laporannya, bagaimana realisasinya di lapangan. Nanti tim turun untuk melihat itu semua,” tegas legislator dari Fraksi PDIP tersebut.
Hasil uji petik nantinya akan menjadi bahan utama dalam penyusunan rekomendasi DPRD terhadap LKPJ Wali Kota Tarakan.
Rekomendasi tersebut akan memuat catatan evaluasi serta perbaikan yang wajib ditindaklanjuti pemerintah daerah pada tahun anggaran berikutnya.
Markus berharap seluruh SKPD bersikap kooperatif dengan menyiapkan data dan dokumen pendukung selama proses evaluasi berlangsung.
Menurutnya, kerja Pansus bertujuan memastikan tata kelola pemerintahan berjalan efektif, transparan, dan tepat sasaran.
“Kami nanti sampaikan dalam rekomendasi supaya lebih detail poinnya,” tutup Markus Minggu. (*)
