NOTIFNEWS – Loka Monitor Spektrum Frekuensi Radio dan Infrastruktur Digital Tanjung Selor menggelar sosialisasi pengenaan denda administratif atas pelanggaran penggunaan spektrum frekuensi radio dan perangkat telekomunikasi di Hotel Royal Tarakan, Selasa (27/10/2026).
Kegiatan tersebut dihadiri perwakilan instansi pemerintah, operator telekomunikasi, lembaga penyiaran, serta pelaku usaha terkait. Peserta mendapatkan paparan materi dan simulasi dari Loka Monitor Spektrum Frekuensi Radio dan Infrastruktur Digital Tanjung Selor, Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Tarakan, serta Direktorat Pengendalian, Direktorat Jenderal Infrastruktur Digital, Kementerian Komunikasi dan Digital (Komdigi).
Kepala Loka Monitor Spektrum Frekuensi Radio dan Infrastruktur Digital Tanjung Selor, Adi Nugroho, mengatakan pelanggaran penggunaan spektrum frekuensi radio masih ditemukan di lapangan.
“Penggunaan spektrum frekuensi radio yang tidak sesuai itu sering ditemukan. Contohnya, penggunaan perangkat-perangkat yang ilegal atau rakitan sendiri, yang juga tidak bersertifikat,” kata Adi saat ditemui di sela-sela kegiatan sosialisasi.
Menurut Adi, perangkat yang tidak sesuai ketentuan dapat mengganggu frekuensi lain karena pancaran sinyalnya berpotensi melebar dari rentang yang semestinya.
“Kalau kita menggunakan perangkat yang tidak sesuai, pancarannya bisa melebar ke mana-mana. Akhirnya mengganggu frekuensi lain yang ada di sekitarnya,” ujarnya.
Ia menjelaskan, gangguan frekuensi dapat berdampak pada sektor keselamatan, seperti penerbangan, pelayaran, dan kebencanaan.
“Yang sering itu di penerbangan. Itu memang menjadi hal yang utama bagi kita, karena ada penerbangan untuk keselamatan nyawa manusia. Di situ kita harus membuat clear gangguan-gangguan yang ada,” katanya.
Adi mengatakan, pengenaan denda administratif merupakan bagian dari penegakan aturan terhadap penggunaan spektrum frekuensi radio dan perangkat telekomunikasi yang tidak sesuai ketentuan.
“Sekarang ini sudah ada sanksi administratif berupa denda. Jadi, pelanggaran penggunaan frekuensi maupun perangkat telekomunikasi tidak hanya diberikan teguran, tetapi bisa dikenai denda sesuai ketentuan yang berlaku,” jelasnya.
Ia mengimbau masyarakat dan pengguna perangkat telekomunikasi, termasuk pelaku usaha, memastikan perangkat yang digunakan memenuhi ketentuan dan memiliki sertifikat. Adi menegaskan, kepatuhan tersebut diperlukan untuk menjaga penggunaan frekuensi radio tetap tertib serta mencegah gangguan terhadap frekuensi yang berkaitan dengan keselamatan penerbangan, pelayaran, dan kebencanaan.
“Pastikan perangkat yang digunakan sesuai ketentuan dan memiliki sertifikat agar tidak menimbulkan gangguan terhadap frekuensi lain, terutama yang berkaitan dengan keselamatan penerbangan, pelayaran, dan kebencanaan,” pungkasnya.
