NOTIFNEWS – Penanganan pelanggaran di lingkungan sekolah dapat berlanjut ke proses disiplin kepegawaian apabila pembinaan belum menyelesaikan persoalan. Dinas Pendidikan (Disdik) Tarakan memiliki tahapan penanganan sesuai jenis pelanggaran dan kewenangan masing-masing pihak.
Kepala Bidang Pendidikan Dasar Disdik Tarakan Edhy Pujianto mengatakan, pembinaan di tingkat sekolah tetap disertai pencatatan agar proses penanganan memiliki dokumentasi.
Catatan tersebut dapat menjadi bahan evaluasi apabila persoalan serupa kembali terjadi atau membutuhkan tindak lanjut lebih lanjut.
“Kalau ada persoalan, biasanya dilakukan pembinaan terlebih dahulu. Di tingkat sekolah juga ada pencatatan atau berita acara, sehingga proses penanganannya terdokumentasi,” ujar Edhy.
Pencatatan diperlukan untuk menunjukkan langkah yang telah dilakukan pihak sekolah. Jika persoalan belum selesai atau terjadi pelanggaran lanjutan, hasil pembinaan tersebut dapat menjadi bahan pertimbangan dalam menentukan langkah berikutnya.
Edhy menyebutkan, penanganan tidak berhenti pada pembinaan apabila pelanggaran memerlukan proses disiplin lebih lanjut.
Dalam kondisi tertentu, perkara dapat diteruskan kepada Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia (BKPSDM) sesuai mekanisme yang berlaku.
“Kalau memang perlu ditindaklanjuti secara kedisiplinan, persoalannya bisa diteruskan ke BKPSDM. Jadi, penanganannya mengikuti tahapan dan kewenangan yang berlaku,” katanya.
Penerusan perkara tersebut tidak berarti setiap persoalan di sekolah langsung berujung pada sanksi kepegawaian. Jenis pelanggaran, hasil pemeriksaan, serta langkah pembinaan yang sudah dilakukan perlu diperhatikan sebelum penanganan berlanjut.
Salah satu persoalan yang berkaitan dengan kebijakan sekolah adalah larangan penjualan atau kewajiban pembelian LKS oleh siswa.
Edhy mengatakan, Disdik telah menyosialisasikan ketentuan tersebut kepada sekolah. Namun, berdasarkan pemantauan yang ia ketahui saat wawancara, belum ada temuan pelanggaran penjualan LKS yang berujung pada tindakan disiplin formal.
Proses pembinaan dan pencatatan memberi dasar bagi Disdik untuk melihat perkembangan penanganan suatu persoalan. Apabila diperlukan tindak lanjut di luar kewenangan bidangnya, perkara dapat disampaikan kepada instansi yang menangani urusan kepegawaian.
“Pembinaan tetap dilakukan sesuai persoalannya. Kalau kemudian ada pelanggaran yang perlu diproses lebih lanjut, kami mengikuti mekanisme yang berlaku dan meneruskannya kepada pihak yang berwenang,” ungkap Edhy.
