NOTIFNEWS – Fraksi Golkar DPRD Kota Tarakan meminta penataan perangkat daerah dilakukan berdasarkan evaluasi kinerja yang jelas dan kebutuhan nyata pemerintahan. Perubahan struktur diharapkan tidak sekadar mengubah susunan organisasi, tetapi mampu menghasilkan birokrasi yang lebih efektif dan pelayanan yang lebih baik.
Pandangan tersebut disampaikan Baharuddin saat membacakan pandangan umum Fraksi Golkar dalam rapat paripurna DPRD Tarakan, Selasa (18/8/2026), terkait Raperda tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah.
Menurut Golkar, pemerintah perlu menunjukkan dasar evaluasi sebelum menentukan perangkat daerah yang akan diperkuat, digabung, dipisahkan maupun disesuaikan. Evaluasi tersebut penting untuk memastikan perubahan struktur benar-benar menjawab persoalan dalam penyelenggaraan pemerintahan.
“Perubahan organisasi harus berangkat dari evaluasi terhadap kinerja yang sudah berjalan. Kami ingin melihat persoalan apa yang hendak diselesaikan, sehingga struktur baru benar-benar memberikan perbaikan bagi pemerintahan dan masyarakat,” kata Baharuddin.
Fraksi Golkar juga meminta pemerintah menjelaskan efektivitas masing-masing perangkat daerah saat ini. Informasi tersebut diperlukan agar pembahasan Raperda dapat melihat secara lebih objektif perangkat mana yang masih berjalan baik, membutuhkan penguatan atau memerlukan perubahan tugas dan fungsi.
Selain struktur organisasi, Golkar menilai setiap perangkat daerah perlu memiliki target dan indikator kinerja yang dapat diukur. Dengan begitu, keberhasilan penataan kelembagaan tidak hanya dilihat dari terbentuknya struktur baru, tetapi dari hasil yang dicapai setelah diterapkan.
“Ukuran keberhasilannya harus jelas dan bisa dievaluasi. Pelayanan yang cepat, tepat dan terukur harus menjadi salah satu hasil yang terlihat setelah penataan perangkat daerah dilakukan,” ujarnya.
Golkar turut memberikan perhatian terhadap sejumlah urusan yang berkaitan langsung dengan kebutuhan masyarakat, seperti kebencanaan, transformasi digital, riset dan inovasi, perlindungan perempuan dan anak serta optimalisasi Pendapatan Asli Daerah (PAD).
Dalam transformasi digital, misalnya, penerapan teknologi dinilai harus benar-benar menyederhanakan pelayanan. Integrasi sistem dan penyederhanaan prosedur diperlukan agar digitalisasi tidak justru menambah tahapan yang harus dilalui masyarakat.
“Teknologi harus membantu masyarakat mendapatkan layanan dengan lebih mudah. Jangan sampai digitalisasi justru menghasilkan prosedur tambahan yang membuat pelayanan semakin panjang,” tegasnya.
Fraksi Golkar juga meminta pemerintah menghitung secara terbuka dampak perubahan struktur terhadap APBD. Perhitungan tersebut mencakup kebutuhan belanja pegawai, sarana prasarana, biaya operasional hingga kebutuhan teknologi informasi.
Pada sisi sumber daya manusia, pengisian jabatan dalam struktur baru diminta mempertimbangkan kemampuan dan rekam jejak aparatur. Golkar menilai perubahan kelembagaan harus diikuti penguatan kualitas ASN agar tujuan efisiensi dan peningkatan kinerja dapat tercapai.
“Pengisian jabatan harus melihat kemampuan, integritas dan rekam jejak aparatur. Struktur yang baru akan berjalan baik kalau didukung sumber daya manusia yang memang mampu menjalankan tugasnya secara profesional,” pungkas Baharuddin.
