NOTIFNEWS – Keberadaan sejumlah sumur minyak yang disebut masih berstatus aset Pertamina menjadi perhatian. DPRD Kota Tarakan meminta kejelasan mengenai status masing-masing sumur, terutama yang sudah tidak aktif dan tidak lagi digunakan dalam waktu lama.
Wakil Ketua Komisi I DPRD Tarakan, Baharuddin, mengatakan pihaknya ingin memastikan apakah seluruh sumur minyak yang berada di wilayah Tarakan masih tercatat sebagai aset Pertamina, termasuk sumur yang sudah tidak beroperasi.
Menurutnya, kejelasan status tersebut penting mengingat kebutuhan lahan di Tarakan terus meningkat seiring pertumbuhan penduduk. Sementara itu, lahan yang dapat dimanfaatkan masyarakat semakin terbatas.
“Pertamina mengklaim bahwa semua sumur-sumur itu adalah aset. Nah, itu yang ingin kita perjelas. Kita ingin tahu statusnya secara jelas, terutama sumur-sumur yang sudah tidak aktif,” kata Baharuddin, Senin (10/8/2026).
Ia menjelaskan, DPRD membutuhkan data yang membedakan antara sumur yang masih aktif dengan sumur yang sudah tidak beroperasi. Menurutnya, setiap sumur perlu memiliki kejelasan mengenai status kepemilikan, pencatatan, hingga dasar penguasaannya.
Baharuddin menilai pernyataan mengenai sumur sebagai aset perlu diperkuat dengan dokumen dan penjelasan dari instansi yang memiliki kewenangan. Hal tersebut diperlukan agar tidak terjadi ketidakjelasan ketika lahan di sekitar sumur bersinggungan dengan kepentingan masyarakat.
“Kalau memang disebut aset, tentu harus jelas aset siapa, tercatat di mana, dasar hukumnya apa dan siapa yang menguasainya,” ujarnya.
Untuk mendapatkan kepastian, DPRD berencana mengundang sejumlah pihak terkait untuk duduk bersama membahas status sumur-sumur minyak tersebut. Pertamina, SKK Migas, serta Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang (KPKNL) dinilai perlu memberikan penjelasan sesuai kewenangan masing-masing.
Menurut Baharuddin, KPKNL diperlukan untuk memberikan penjelasan dari sisi status aset negara, sementara pihak yang berkaitan dengan kegiatan hulu migas dapat menerangkan status serta keberadaan sumur minyak di Tarakan.
Ia menegaskan, DPRD tidak bermaksud mengabaikan status aset negara. Namun, kejelasan diperlukan agar pengelolaan aset tidak menimbulkan persoalan di kemudian hari, khususnya ketika masyarakat membutuhkan kepastian terhadap lahan.
“Yang kita minta itu kejelasan. Kalau memang masih aset, jelaskan statusnya. Kalau sudah tidak aktif, bagaimana perlakuannya. Karena masyarakat juga membutuhkan kepastian terhadap lahan yang ada di Tarakan,” pungkasnya.
