TANJUNG SELOR, NOTIFNEWS — Kepolisian Daerah Kalimantan Utara (Polda Kaltara) menerima kunjungan resmi tim Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia (BPK RI) dan Inspektorat Pengawasan Umum (Itwasum) Polri dalam rangka pemeriksaan kepatuhan atas belanja yang bersumber dari Pinjaman Luar Negeri (PLN) dan Pinjaman Dalam Negeri (PDN) periode 2023 hingga semester I tahun 2025.
Kunjungan tersebut berlangsung di Markas Polda Kaltara, Senin (6/10/2025), dan disambut langsung oleh Wakil Kepala Polda (Wakapolda) Kaltara, Brigjen Pol. Soeseno Noerhandoko, S.I.K., di ruang kerjanya sebelum kegiatan audit dimulai. Pemeriksaan dijadwalkan berlangsung selama sepekan, mulai 5 hingga 11 Oktober 2025.
Tim pemeriksa dari BPK RI terdiri atas Ahmad Adjaam R. Sempurna Djaya, S.H., LLM., C.Fr.A., CFFA selaku Wakil Penanggung Jawab IV; Muhammad Wuri Umam, S.H., M.H. (Pengendali Teknis II); Aditya Ranahadi Nugraha, S.E., M.B.A., Ak. (Ketua Subtim II); Ir. Dani Hardiansyah, S.T., M.T., IPM; serta Yudi Septian Nugraha, S.E..
Sementara dari unsur Itwasum Polri hadir AKBP Dies Ferra Ningtias, S.I.K. dan Bripda Nauval Abdul Aziz, serta perwakilan Baharkam Polri yaitu KBP Agung Budi Pratomo, S.I.K., M.H., AKBP drh. Djoko Sutikno, Kompol Arif Yuni Purwanto, S.H., M.H., dan Ipda Aris Ilhamsyah, S.H.
Audit ini bertujuan memastikan akuntabilitas, transparansi, serta kesesuaian pelaksanaan anggaran dengan ketentuan yang berlaku, khususnya dalam penggunaan dana bersumber dari pinjaman luar negeri dan dalam negeri pada satuan kerja (satker) di lingkungan Polda Kaltara.
Wakapolda Kaltara, Brigjen Pol. Soeseno Noerhandoko, menyampaikan bahwa pihaknya mendukung penuh proses audit tersebut sebagai bagian dari upaya memperkuat tata kelola keuangan yang profesional dan berintegritas.
“Kami menyambut baik pelaksanaan audit ini. Pemeriksaan dari BPK RI dan Itwasum Polri menjadi bagian penting dari pengawasan dan transparansi kinerja, agar pelaksanaan program dan penggunaan anggaran di Polda Kaltara berjalan sesuai aturan,” ujarnya.
Ia menambahkan, pelaksanaan audit kepatuhan ini sekaligus menjadi sarana evaluasi bagi satuan kerja di jajaran Polda Kaltara untuk terus meningkatkan disiplin dan efisiensi dalam pengelolaan keuangan negara.
Kehadiran tim pemeriksa dari BPK RI dan Itwasum Polri juga menunjukkan komitmen bersama dalam mewujudkan tata kelola pemerintahan yang bersih serta meningkatkan kepercayaan publik terhadap institusi kepolisian.
“Kami berharap hasil pemeriksaan ini memberikan rekomendasi konstruktif yang dapat memperkuat sistem pengawasan internal dan meningkatkan kualitas pelayanan kepada masyarakat,” tambah Soeseno.
Pemeriksaan ini menjadi bagian dari agenda nasional BPK RI dan Itwasum Polri dalam memastikan setiap satuan kerja di lingkungan Polri menjalankan prinsip good governance dan transparansi penggunaan anggaran negara. (*)
