NOTIFNEWS – DPRD Kota Tarakan akan memeriksa penggunaan bahan bakar minyak (BBM) pada sejumlah proyek pembangunan untuk memastikan kebutuhan operasional yang tercantum dalam Rencana Anggaran Biaya (RAB) sesuai dengan pelaksanaannya di lapangan.
Pemeriksaan tersebut diarahkan pada jenis dan jumlah BBM yang dianggarkan dalam masing-masing proyek. DPRD ingin memastikan penggunaan BBM mengikuti perencanaan yang telah ditetapkan dalam dokumen pekerjaan.
Ketua Komisi III DPRD Kota Tarakan, Randy Ramadhana Erdian, mengatakan setiap proyek memiliki perhitungan kebutuhan BBM yang berbeda. Karena itu, pemeriksaan perlu mengacu pada dokumen anggaran masing-masing kegiatan.
Menurut Randy, pengecekan tersebut berkaitan dengan sejumlah proyek yang membutuhkan kendaraan operasional, baik kegiatan yang bersumber dari APBD maupun APBN. Beberapa di antaranya pembangunan Sekolah Rakyat, pembangunan BRI hingga sekolah terintegrasi.
Ia menjelaskan, DPRD perlu melihat kesesuaian antara kebutuhan BBM yang dihitung dalam RAB dengan penggunaan di lapangan. Jenis BBM yang tercantum dalam perencanaan juga menjadi salah satu hal yang akan diperiksa.
“Yang kami lihat nanti adalah perhitungan dalam RAB masing-masing proyek. Dari situ bisa diketahui kebutuhan BBM, baik jumlah maupun jenisnya, kemudian dibandingkan dengan penggunaannya di lapangan,” ujar Randy.
Menurutnya, pemeriksaan tersebut penting untuk memastikan penggunaan BBM sesuai dengan peruntukannya. Apabila suatu proyek sejak awal menganggarkan kebutuhan BBM nonsubsidi, maka kebutuhan tersebut harus dipenuhi sesuai dengan perencanaan proyek.
Randy menilai pemisahan antara kebutuhan proyek dan kebutuhan masyarakat penerima BBM subsidi perlu dilakukan secara jelas. Hal tersebut berkaitan dengan ketentuan penggunaan Biosolar subsidi yang diperuntukkan bagi kelompok pengguna tertentu.
Selain memeriksa dokumen proyek, DPRD juga menyoroti pendataan kendaraan yang menggunakan Biosolar subsidi. Kendaraan angkutan barang yang memenuhi persyaratan perlu memiliki barcode sehingga identitas kendaraan dan pengguna BBM dapat tercatat.
Menurut Randy, keberadaan barcode dapat membantu proses pencatatan sekaligus memudahkan pemeriksaan terhadap kendaraan yang mendapatkan BBM subsidi. Data tersebut nantinya dapat menjadi pembanding dengan kendaraan yang beroperasi di lapangan.
“Pencatatan kendaraan ini penting supaya pengguna BBM subsidi dapat diketahui dengan jelas. Kendaraan yang memenuhi persyaratan bisa mengikuti proses pendaftaran sesuai ketentuan, sehingga penggunaannya lebih mudah dipantau,” jelasnya.
Randy menegaskan pemeriksaan penggunaan BBM bukan untuk menghambat kebutuhan operasional pembangunan. Proyek tetap membutuhkan bahan bakar agar kegiatan di lapangan berjalan, tetapi pemenuhannya harus mengikuti jenis BBM yang telah diperhitungkan dalam anggaran.
DPRD selanjutnya akan mengumpulkan data kebutuhan BBM dari proyek-proyek yang menjadi perhatian. Hasil pemeriksaan tersebut diharapkan dapat memberikan gambaran mengenai pemisahan kebutuhan BBM subsidi dan nonsubsidi sekaligus memastikan penggunaan anggaran berjalan sesuai perencanaan.
“Pembangunan tetap harus berjalan dan kebutuhan BBM tetap tersedia. Yang perlu dipastikan adalah penggunaannya sesuai dengan perencanaan proyek dan tidak mengambil subsidi untuk kebutuhan yang seharusnya menggunakan BBM nonsubsidi,” pungkas Randy. (**)
