NOTIFNEWS – DPRD Kota Tarakan menelusuri distribusi Biosolar bersubsidi menyusul keluhan pengusaha angkutan besar yang masih mengalami kesulitan memperoleh BBM tersebut. Langkah ini dilakukan untuk mencari tahu penyebab ketidaksesuaian antara informasi kecukupan suplai dengan kondisi yang dirasakan pengguna di lapangan.
Persoalan tersebut dibahas Komisi III DPRD Tarakan bersama Komisi II melalui Rapat Dengar Pendapat (RDP) yang menghadirkan Pertamina, pemerintah daerah, Satpol PP, serta asosiasi logistik, Rabu (19/8).
Anggota Komisi III DPRD Kota Tarakan, Randy Ramadhana Erdian, mengatakan dalam pertemuan tersebut Pertamina menyampaikan bahwa pasokan Biosolar untuk Tarakan pada dasarnya tersedia dalam jumlah yang mencukupi. Namun, informasi itu belum sepenuhnya menjawab laporan dari pelaku usaha angkutan yang masih kesulitan mendapatkan BBM subsidi.
“Pertamina menyampaikan bahwa secara suplai sebenarnya sudah mencukupi. Tapi kalau di lapangan masih ada pengusaha yang kesulitan mendapatkan Biosolar, tentu kita perlu mencari tahu persoalannya ada di bagian mana,” ujar Randy.
Menurut Randy, DPRD kemudian melihat kemungkinan persoalan berada pada mekanisme penyaluran di tingkat SPBU. Karena itu, distribusi BBM subsidi akan menjadi salah satu aspek yang diperhatikan dalam pengawasan bersama.
“Kita perlu melihat kembali bagaimana penyalurannya di SPBU. Jangan sampai stoknya ada, tetapi distribusinya belum sesuai dengan peruntukannya. Itu yang akan kita tertibkan dan awasi bersama,” katanya.
Salah satu hal yang menjadi perhatian DPRD adalah kelengkapan barcode bagi kendaraan pengusaha angkutan yang menggunakan Biosolar subsidi. Kendaraan yang belum terdaftar diminta segera berkoordinasi dengan Pertamina agar pendataannya dapat dilakukan.
Randy menjelaskan, keberadaan barcode diperlukan untuk memastikan kendaraan penerima BBM subsidi terdata sesuai ketentuan. Pendataan tersebut juga berkaitan dengan pengaturan kuota yang diterima masing-masing kendaraan.
“Kami minta seluruh kendaraan pengusaha truk yang menggunakan Biosolar sudah memiliki barcode. Kalau masih ada yang belum, segera diurus melalui Pertamina supaya seluruh kendaraan bisa terdata dan penyalurannya lebih mudah dikontrol,” jelasnya.
Selain pendataan kendaraan, DPRD bersama pihak terkait akan memperkuat pengawasan terhadap distribusi Biosolar di SPBU. Monitoring tersebut diharapkan dapat memberikan gambaran lebih jelas mengenai alur penyaluran BBM subsidi hingga sampai kepada pengguna.
“Setelah pendataan kendaraan selesai, kita akan berkoordinasi dengan tim monitoring untuk melihat langsung bagaimana distribusi Biosolar bersubsidi berjalan. Kita ingin memastikan BBM tersebut diterima oleh kendaraan yang memang sesuai ketentuan,” ungkap Randy.
DPRD juga mengaitkan persoalan ketersediaan BBM dengan kebutuhan kendaraan yang digunakan dalam berbagai kegiatan pembangunan di Tarakan. Sejumlah proyek yang bersumber dari APBD maupun APBN dinilai akan turut membutuhkan dukungan BBM untuk operasional kendaraan di lapangan.
Beberapa kegiatan yang disebut dalam pembahasan antara lain sekolah rakyat, pembangunan oleh BRI, sekolah terintegrasi, serta sejumlah proyek pemerintah yang bersumber dari APBD dan APBN. Karena itu, penggunaan BBM untuk kendaraan proyek perlu dipastikan sejak awal.
Randy mengatakan DPRD akan berkoordinasi dengan organisasi perangkat daerah terkait untuk memeriksa ketentuan penggunaan BBM dalam Rencana Anggaran Biaya (RAB) proyek. Hal tersebut diperlukan untuk mengetahui apakah kebutuhan bahan bakar kendaraan telah diarahkan menggunakan BBM subsidi atau non-subsidi.
“Kita akan koordinasikan dengan dinas-dinas terkait, terutama mengenai RAB masing-masing kegiatan. Dari sana bisa dilihat apakah kendaraan operasionalnya memang menggunakan BBM subsidi atau harus menggunakan BBM non-subsidi,” ujarnya.
Apabila dalam RAB ditetapkan penggunaan BBM non-subsidi, kendaraan proyek harus mengikuti ketentuan tersebut. Sementara jika terdapat kebutuhan BBM subsidi, mekanisme penggunaannya tetap harus disesuaikan dengan aturan yang berlaku.
Menurut Randy, kejelasan mengenai kebutuhan dan distribusi BBM menjadi penting karena aktivitas pembangunan di Tarakan diperkirakan membutuhkan dukungan operasional yang cukup. DPRD tidak ingin persoalan pasokan maupun kuota bahan bakar kemudian berdampak terhadap kelancaran pekerjaan.
“Yang kami harapkan kuota BBM tersedia dengan cukup sehingga kegiatan pembangunan tidak terganggu. Kalau memang kendaraan tertentu wajib menggunakan BBM non-subsidi, kami juga berharap pasokannya dari Pertamina tetap tersedia untuk memenuhi kebutuhan tersebut,” katanya.
Dalam RDP, turut muncul pembahasan mengenai angka kebutuhan Solar di Tarakan. Data yang disampaikan dalam pertemuan menunjukkan kebutuhan berada pada kisaran 30 ribu hingga 39 ribu ton per tahun, sementara distribusi yang disebutkan berada di sekitar 15 ribu ton per tahun.
Randy mengatakan angka tersebut masih perlu dicermati berdasarkan data resmi. Perbedaan informasi mengenai kebutuhan dan distribusi menjadi salah satu alasan DPRD ingin melihat lebih jauh mekanisme penyaluran BBM di lapangan.
“Kalau data yang disampaikan menunjukkan distribusi sebenarnya sudah mencukupi, kita tentu ingin mengetahui kenapa keluhan kelangkaan masih muncul. Apakah ada persoalan dalam distribusi atau ada hal lain yang perlu dibenahi, itu yang sedang kita cari dan pastikan,” tuturnya.
Sementara untuk BBM non-subsidi, Randy menilai pasokannya semestinya dapat memenuhi kebutuhan di Tarakan. Namun, penggunaannya tetap harus disesuaikan dengan peruntukan kegiatan dan ketentuan yang tercantum dalam RAB.
“Untuk BBM non-subsidi, semestinya kebutuhan di Tarakan bisa terpenuhi. Tetapi semuanya kembali pada jenis kegiatan dan RAB yang sudah ditetapkan, karena dari situ kita bisa menentukan BBM apa yang memang diperbolehkan untuk digunakan,” pungkas Randy. (**)
